Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

PKS Tentukan Sikap Setelah Pembahasan APBN-P 2013

BISNIS . COM, JAKARTA—Posisi PKS di dalam koalisi pemerintahan SBY akan diputuskan setelah pembahasan APBN-P 2013 rampung.
Demis Rizky Gosta
Demis Rizky Gosta - Bisnis.com 12 Juni 2013  |  17:39 WIB
PKS Tentukan Sikap Setelah Pembahasan APBN-P 2013
Bagikan

BISNIS . COM, JAKARTA—Posisi PKS di dalam koalisi pemerintahan SBY akan diputuskan setelah pembahasan APBN-P 2013 rampung.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan saat ini koalisi pemerintah fokus untuk merealisasikan kebijakan kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Posisi PKS di dalam koalisi pemerintahan, jelasnya, baru akan diputuskan setelah realisasi BLSM.

“Prioritas pemerintah sekarang adalah bagaimana agar APBN itu bisa cepat disetujui. Setelah pelaksanaan BLSM berjalan, baru kita pikirkan lagi itu [posisi PKS],” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini, Rabu (12/6/2013).

Namun, Syarief mengklaim partai peserta koalisi pemerintahan yang lain kecewa dengan pernyataan sikap PKS menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan memberikan kompensasi tunai.

Kita sangat kecewa dengan sikap PKS yang berseberangan dengan pemerintah. Kita maunya BBM itu yang menerima manfaatnya kan rakyat miskin. Harus tepat sasaran,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutarjo mengatakan  para anggota koalisasi memutuskan menunggu sikap Majelis Syuro PKS yang dijadwalkan menggelar rapat hari ini (12/6).

“Belum ada keputusan apa-apa tetapi menunggu mereka yang akan bicara dengan kita,” kata Cicip di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini, Rabu (12/6/20913).

Sementara itu, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Alie mengatakan seluruh partai koalisi harus tunduk pada code of conduct yang telah ditandatangani bersama.

“Kita tanda tangan code of conduct dengan Pak SBY, sudah ada aturannya. Tinggal sekarang apa code of conduct itu masih jadi landasan koalisi apa tidak?,” katanya.

Syarief mengisyaratkan code of conduct dalam Sekretariat Gabungan mengharuskan peserta koalisi yang menentang kebijakan pemerintah harus keluar dari koalisi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Harga BBM pks koalisi
Editor : Sutarno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top