BISNIS.COM, MAKASSAR—Rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai sudah tepat, mengingat tingginya beban subsidi bahan bakar tersebut yang mencapai Rp300 triliun.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sudah tepat karena beberapa alasan. Namun, katanya, ada dampak negatif bagi kelompok masyarakat miskin yang tentunya harus mendapatkan perhatian pemerintah.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu langkah strategis seperti melalui bantuan langsung tunai (BLT) atau skim cash transfer lainnya yang dalam jangka pendek dapat membantu masyarkat miskin.
"Pemerintah juga harus memberikan insentif tambahan bagi pengembangan usaha kecil dan mikro melalui bantuan permodalan serta pelatihan," katanya, Minggu (9/6/2013) malam.
Menurutnya, perbaikan skim kredit KUR harus dilakukan sehingga tidak digunakan untuk beli motor kemudian membuat petani beralih profesi menjadi tukang ojek.
Terakhir, pemerintah harus membenahi transportasi publik. Pasalnya, harga BBM yang tinggi akan membuat banyak orang beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.
