BISNIS.COM, YOGYAKARTA--Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta akan menikmati kenaikan gaji mulai Juni, bukan pada Mei seperti permintaan pemerintah pusat, karena berkas penghitungan gaji Mei sudah diselesaikan satu bulan lalu.
"Oleh karena itu, pegawai baru bisa menikmati gaji dengan penghitungan baru pada Juni, ditambah rapel kenaikan gaji Januari hingga Mei," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Selasa (30/4/2013).
Menurut dia, rata-rata kenaikan gaji PNS pada 2013 adalah sekitar tujuh persen. Komponen gaji yang mengalami kenaikan adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga.
Meskipun ada kenaikan gaji PNS, namun hal tersebut tidak akan membebani anggaran karena dalam perhitungan APBD 2013 sudah diperhitungkan adanya kenaikan gaji PNS, termasuk anggaran untuk pemberian gaji ke-13.
"Jika memang tidak ada pembayaran gaji ke-13, anggarannya tidak akan digunakan dan dikembalikan ke kas daerah," katanya.
Sebelum ada kenaikan gaji, anggaran yang digunakan untuk pembayaran gaji sekitar 8.000 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mencapai sekitar Rp29,1 miliar per bulan.
Akibat adanya kenaikan gaji, anggaran yang digunakan untuk pembayaran gaji PNS akan naik menjadi sekitar Rp31 miliar per bulan.
"Pada Juni, anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji PNS mencapai Rp41,1 miliar. Jumlah anggaran itu sudah mencakup anggaran untuk rapel kenaikan gaji Januari hingga Mei sebesar Rp10,1 miliar," katanya.
Anggaran pembayaran gaji PNS di lingkungan Kota Yogyakarta berasal dari dana alokasi umum (DAU) yang pada tahun ini diberikan sebesar Rp597,2 miliar.
Sementara itu, Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Pemerintah Kota Yogyakarta Winarta mengatakan akan terus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memantau kinerja PNS.
"Tahun ini kami akan membuat indesk integritas pemerintah kota, indesk kualitas layanan publik, dan indeks disiplin PNS. Apalagi, akan ada kenaikan gaji PNS yang harus diimbangi dengan peningkatan kinerjanya," katanya.
Karena keterbatasan personel, lanjut dia, maka pemantauan tidak bisa dilaksanakan terus menerus di lapangan sehingga dibuat sejumlah instrumen pemantauan seperti persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
