BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kota Balikpapan siap melaksanakan kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi kendati lebih mengusulkan penerapan satu harga daripada dua harga.
Ketua Hiswana Migas Kota Balikpapan Afiudin Zainal Abidin mengatakan pihaknya tidak bisa langsung menjustifikasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum ada pelaksanaan di lapangan.
Namun, dia meyakini pengawasan di lapangan akan lebih mudah apabila harga BBM bersubsidi khususnya premium hanya diterapkan satu harga saja.
“Kami hanya berharap ada jalan terbaik kendati kami juga mau melihat uji coba penerapan dua harga terlebih dahulu,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Senin (29/4/2013).
Dia menyebutkan ada kemungkinan dampak yang terjadi ketika premium di pasaran diputuskan menjadi dua harga. Apabila benar-benar diputuskan, kebijakan ini menjadi yang pertama kali diterapkan di Indonesia.
Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan seperti, akan bertambahnya pengetap yang mencari premium dengan harga yang lebih murah untuk dijual kembali.
Selaku operator di lapangan, Hiswana Migas hanya melayani penjualan sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah.
“Kalau masalah akan dijual lagi, bagaimana kami bisa menindak. Sepanjang ketika membeli tidak menyalahi aturan seperti menggunakan jerigen ya kami pasti layani,” tukasnya.
Pemerintah, tambahnya, perlu juga memertimbangkan akan semakin menjamurnya pengecer BBM bersubsidi akibat adanya dua harga ini.
Tujuannya, agar tidak terjadi penyelewengan yang bisa mengganggu capaian yang ingin diraih dari kebijakan yang dikeluarkan.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait BBM bersubsidi.
Namun, pihaknya sudah mulai memetakan kondisi lapangan agar kebijakan tersebut bisa langsung diterapkan.
Pembagian SPBU untuk bersubsidi, tambahnya, akan disesuaikan dengan trayek angkutan kota agar akses mendapatkan BBM bersubsidi lebih mudah.
Pendataan jumlah angkutan kota saat ini sedang berlangsung dan akan segera disosialisasikan kepada konsumen ketika kebijakan pemerintah pusat keluar.
Adapun untuk pengecer BBM bersubsidi, pihaknya akan mengambill langkah tegas agar tidak semakin menjamur. “Pasti akan ditertibkan agar tidak semakin berkembang dan mengganggu,” tambahnya.
Kepala Satpol Pamong Praja Kota Balikpapan Freddy Pasaribu menambahkan pihaknya akan melakukan penertiban sepanjang ada instruksi dari pimpinan.
Selama ini, pihaknya sudah melakukan penertiban terhadap pengecer utamanya yang berjualan di atas trotoar.
