BISNIS.COM, JAKARTA--Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menghadapi sejumlah kendala Saat merealisasikan program KB a.l. minimnya tenaga penyuluh KB di lapangan.
Tantangan yang yang ada saat ini, selain jumlah tenaga penyuluh yang masih kurang, masih ada kebijakan pembangunan kependudukan yang belum sinkron satu sama lain, sehingga diperlukan adanya upaya penyerasian kebijakan lebih lanjut.
“BKKBN harus bekerja ekstra untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas,” kata Plt. Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso, dalam rilis BKKBN yang dikirim, Senin (22/4/2013).
Sudibyo baru saja pulang dari Kalimantan Tengah mengikuti acara pertemuan Wapres Budiono dengan perwakilan KSM, PNPM Mandiri, Penyuluh KB, Kader Posyandu, Petugas Kesehatan, dan Penerima KUR se-Provinsi Kalteng di Palangkaraya, Sabtu (20/4/2013).
Dalam sesi dialog pada pertemuan itu, Lalu Yudi Yudistira, penyuluh KB dari Kota Waringin Barat, mengatakan dia merasakan adanya perbedaan pelaksanaan program KB antara sekarang dan pada era 1980-an.
Menurut Lalu, saat ini sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan sangat terbatas. Padahal kondisi demografi yang cukup sulit khususnya di daerahnya, dirasakan menghambat kinerjanya dengan fasilitas yang seadanya. Sampai saat ini kabupatennya belum mendapatkan dana alokasi khusus.
Gubenur Kalteng Teras Narang mengakui provinsinya kekurangan tenaga penyuluh KB. Disebutkan dengan 1.495 desa/kelurahan yang ada di Kalteng, hanya ditangani oleh 276 orang penyuluh. Sehingga satu orang penyuluh KB harus membina 5 sampai 6 desa. Idealnya satu penyuluh membina 1 atau 2 desa.
Kekurangan tenaga penyuluh ini, kata Sudibyo, akan berdampak pada keberhasilan program KB. Ke depan agar program KB dapat berhasil optimal, dapat melakukan berbagai upaya termasuk revitalisasi.
Wakil Presiden Boediono dalam acara itu mengatakan bahwa program KB agak kedodoran dalam menanggulangi pertumbuhan penduduk. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil statistik semenjak awal reformasi.
“Permasalahan yang cukup kompleks dihadapi Indonesia saat ini, terkait dengan kondisi kependudukan. Selain masalah kuantitas, juga ada soal kualitas penduduk, persebaran dan mobilitas penduduk, serta data dan informasi kependudukan,” kata Wapres.
Budiono mengatakan dari hasil statistik semenjak awal reformasi, program KB belum dapat mengatasi pertumbuhan penduduk secara optimal. Program KB sangat penting untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, karena faktor penentu apakah masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya ke arah yg lebih baik.
Agar masyarakat tidak terbebani oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali, pemerintah harus merevitalisasi kembali program KB.
Program Kependudukan dan KB saat ini sedang menghadapi tantangan yang berat, karena perkembangan program selama sepuluh tahun terakhir menglami stagnan. Angka fertilitas total (TFR) bergerak di sekitar 2,6 anak per wanita usia subur.
Sudibyo menjelaskan bila daerah merasa kekurangan tenaga penyuluh, dapat membuat surat permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambahnya. BKKBN akan membantu melatih PLKB, agar menjadi tenaga penyuluh yang profesional.
“Seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Mereka telah merekrut tenaga penggerak desa yang akan mendampingi tenaga penyuluh, untuk menyukseskan keberhasilan program KB di daerah itu,” ujar Sudibyo.
Untuk menyiasati kekurangan penyuluh ini, tambahnya, BKKBN telah melakukan kemitraan dengan jajaran TNI dan Polri yang memiliki Babinsa dan Babintantibmas, di setiap desa untuk bermitra dengan tenaga penyuluh.
Menurut Sudibyo, BKKBN baru memperoleh dana DAK sejak 2008. Untuk provinsi Kalimantan Tengah, katanya, pada tahun itu baru satu kabupaten kota yang menerima dana alokasi khusus.
Kota Waringin Barat memang belum menerima DAK, karena fiskalnya sudah tinggi, sehingga tidak masuk syarat untuk memperoleh DAK. “Namun kami tetap akan berusaha untuk memperjuangkannya,” ungkapnya.(msb)
