BISNIS.COM,BALIKPAPAN -- Pelaku usaha di Kalimantan Timur mengkhawatirkan kebijakan dua harga untuk bahan bakar bersubsidi, karena rentan dengan penyelewengan di lapangan yang berpotensi menimbulkan friksi di masyarakat.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kaltim Faisal Tola mengatakan pengusaha menyetujui keputusan pemerintah hanya saja perlu juga dilihat kondisi yang ada di lapangan. Penerapan dua harga untuk BBM Bersubsidi berpotensi menimbulkan ekses yang dapat mengganggu ketenteraman sosial.
"Pemerintah jangan terlalu takut, sebaiknya satu harga saja agar tidak membuat resah," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (21/4).
Selain itu, perlu persiapan di lapangan agar pelaksanaan kebijakan pemerintah ini bisa berjalan optimal. Apabila kebijakan satu harga yang diambil, pemerintah tidak perlu lagi menyiapkan infrastruktur serta sosialisasi yang panjang kepada masyarakat di lapangan.
Saat ini, untuk mendapatkan solar untuk angkutan logistik masih harus mengantre di SPBU. Meskipun memerlukan waktu yang lama, hal itu harus dilakukan pengusaha angkutan karena sudah menjadi kebutuhan operasional kendaraan.
Sekretaris DPD Provinsi Apindo Kaltim Herry Johanes mengatakan pengusaha justru mengkhawatirkan pemerintah akan kedodoran dalam mengawasi distribusi BBM Bersubsidi ini. Penerapan dua harga BBM Bersubsidi akan menarik minat sebagian masyarakat menyelewengkan penggunaannya.
"Akan lebih enak jualan solar daripada narik angkot misalnya karena pasti diperlukan," ujarnya.
Penaikan harga BBM Bersubsidi, kata Herry, pernah terjadi beberapa tahun lalu dan tidak terlalu merepotkan penerapan di lapangan. Pemerintah nampaknya justru hanya akan membawa diri pada kondisi rumit pada kebijakan yang seharusnya bisa langsung diterapkan.
Herry menambahkan penerapan dua harga untuk BBM Bersubsidi ini akan menjadikan harga bahan bakar di Indonesia menjadi tiga jenis yakni untuk bersubsidi dan kendaraan industri. "Apa tidak repot yang seperti ini. Pemerintah seharusnya bisa melihat sisi mudahnya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim Amrullah mengaku telah bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk mengendalikan penyaluran BBM Bersubsidi. Mengenai rencana penerapan dua harga ini, pihaknya juga akan menggelar sosialisasi agar kebijakan bisa terlaksana di lapangan.
"Kami mendukung saja kebijakan dua harga itu karena itu menjadi wewenang pemerintah pusat. Kami berupaya agar pelaksanaan di daerah bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Penerapan dua harga untuk BBM Bersubsidi diyakininya juga akan membantu mengurangi kepadatan antrean kendaraan angkutan di SPBU. Subsidi silang untuk konsumsi kendaraan umum dan angkutan itu diharapkan bisa mengurangi jumlah antrean kendaraan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
