BISNIS.COM, BANDUNG--Komite Daging Sapi Indonesia mendesak pemerintah untuk memastikan kestabilan pasokan daging sapi dengan mengajukan peningkatan kuota impor demi kepastian usaha di industri pengolahan daging.
Ketua Komite Daging Sapi DKI Jakarta dan Sekitarnya Sarman Simanjorang mengatakan Gubernur Jabar harus segera turun tangan membereskan persoalan harga daging sapi di Jabar yang sudah menyamai harga di DKI Jakarta.
“Kondisi di lapangan, harga daging sudah sangat tidak normal karena sama dengan Jakarta, ini bisa mengganggu perekonomian Jabar,” katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (10/4/2013) malam.
Menurut Sarman, komite yang terdiri dari distributor, pedagang pasar, pengusaha sosis dan baso, pedagang baso industri rumahan, serta pengusaha katering, hotel dan restoran, mengharapkan kepastian usaha dengan adanya jaminan harga bahan daging yang terjangkau.
Komite sendiri menyarankan jika pasokan daging sapi Jabar sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan, Pemprov harus segera meminta pemerintah pusat meningkatkan kuota impor sapi ke Jabar.
Menurutnya, impor merupakan satu-satunya jalan keluar yang harus dilakukan Pemprov Jabar karena pasokan lokal makin sulit.
Saat ini suplai di pasar Jabar harga daging sapi berkisar Rp80.000-Rp100.000/kg atau jauh dari kondisi normal sebelumnya yang berkisar Rp50.000-Rp65.000/kg.
Kenaikan itu dinilai sangat memberatkan para pedagang mengingat daya beli masyarakat yang masih lemah.”Suplai yang ada sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi,” ujarnya.
Pihaknya mengkhawatirkan bila kondisi ini tidak segera disikapi, lonjakan harga mencapai Rp120 ribu seperi yang terjadi di Jakarta pada tahun lalu.
Menurut Sarman, harga yang seharusnya berkisar antara Rp65.000-Rp70.000 per kilogram akhirnya bertahan di Rp90.000 selama enam bulan ke belakang.
Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan penambahan suplai daging sapi impor kebijakannya ada di tangan pemerintahan pusat.
Pihaknya akan segera mengirimkan surat rekomendasi untuk meminta solusi cepat sebagai antisipasi kenaikan harga daging sapi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
2013.
Heryawan sepakat dengan Komite Daging Sapi Indonesia jika jalan keluar permasalahan harga daging sapi ini terletak pada penambahan suplai. “Itu bisa dengan memasok daging sapi lokal dari provinsi lain ataupun dengan menambah dari daging sapi impor,” tuturnya.
Jabar sendiri menghadapi masalah ketika berharap banyak pada pasokan sapi lokal, karena provinsi lain saat ini tengah menahan stok sapi mereka. "Ke Jateng dan Jatim kami sudah meminta, tapi nggak datang karena mereka juga butuh stok itu,” ungkapnya.
Kondisi ini membuat posisi Jabar yang unggul dalam pasokan ayam potong di sisi lain terpuruk dalam persoalan daging sapi.
Heryawan mencatat harga daging sapi hanya mengalami penurunan setelah Idulfitri tahun lalu lalu kembali naik sejak November 2012.
"Memang akibatnya ada sejumlah masalah di lapangan pada industri berbasis daging. Terutama baso paling besar, dari home industry sampai industri besar," jelasnya.
Dia khawatir jika masalah ini berlanjut maka bisa berdampak pada lahirnya pemutusan hubungan kerja dan menambah angka pengangguran.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kasus pemotongan sapi betina yang masih produktif dan pemotongan sapi perah. “Padahal, hal itu dilarang berdasarkan ketentuan yang ada,” katanya.
Ketersediaan daging sapi di Jawa Barat mengalami kebocoran sebanyak 112.000 ekor dari total 196.000 ekor pada tahun lalu akibat harga lebih mahal di luar Jabar.
Kepala Dinas Pertenakan atau Disnak Jabar Koesmayadie TP mengatakan pihaknya segera membahas persoalan bersama Gubernur Jabar serta dewan daging. Persoalan muncul ketika data pemasukan dan pengeluaran tidak berimbang.
“Data pemasukan tidak ada masalah karena sejak awal saya sudah turun ikut menghitung satu-per satu sapi yang masuk. Akan tetapi, setelah turun ke kabupaten/kota ternyata sapi tersebut tidak dipotong untuk Jabar namun disebar keluar daerah,” katanya kepada Bisnis.
Akibat hal tersebut, katanya, berimbas pada harga daging sapi karkas yang murah sebesar Rp58.000-Rp60.000 per kilogram. Sementara harga di luar daerah seperti Sumatra mencapai Rp71.000 per kilogram.
“Perbandingan harga yang tidak berimbang memicu banyak tempat pemotongan daging sapi belum melaporkan data yang benar,” katanya.
Selain itu, untuk daging impor Jabar mendapat kuota 30% setelah Jakarta yang mendapat kuota 50% dari total daging impor nasional.
Sebagai solusi, katanya, saat ini pihaknya melakukan kajian dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar untuk melakukan pengawasan pada data.
“Jabar saat ini tidak membebankan biaya retribusi karena jika hal ini diberlakukan khawatir persoalan baru muncul kembali,” katanya.
Oleh karena itu, Koesmayadie berharap ke depan pengelolaan daging lokal dapat kembali digenjot agar bisa memenuhi kebutuhan permintaan yang tinggi.(k32/k57/yop)
