BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur berupaya meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan usaha di sektor hilir dan hulu migas, guna menyerap berbagai masukan terkait masalah perpajakan serta stimulus yang telah diberikan pemerintah.
“Juga termasuk masalah kepabeanan, keamanan dan penegakan hukum di lapangan,” kata Kepala Kanwil DJP Kaltim Muhammad Isnaeni, Rabu (10/4/2013).
Dalam kunjungan ini, hadir Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) VI Mulawarman Brigjend TNI Wiyarto, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim Irjen Pol Anas Yusuf dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Muhammad Salim.
Selain itu, hadir pula Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur Jusuf Indarto, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Balikpapan P. Aritonang dan Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Ngatijan.
Sebelumnya, kegiatan ini juga digelar pada Januari 2013 dengan mengunjungi lokasi kerja beberapa wajib pajak yang ada di Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim Jusuf Indarto menyebutkan kegiatan migas di Kaltim mencatat nilai importasi barang sebesar US$4,8 miliar atau sekitar Rp46,9 triliun dengan nilai devisa hasil ekspor (DHE) sebesar US$15,4 miiar atau setara Rp149,7 triliun.
“Ini menunjukkan masih ada surplus dari kegiatan migas yang ada di Kaltim,” katanya.
Karena strategisnya peran sektor migas dalam mengamankan ketersediaan energi, pihak kepabeanan pun telah membentuk customs response team (CRT) yang diberlakukan di Balikpapan
Kunjungan dan sinergi semacam ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada dunia usaha, dengan tetap memerhatikan aspek pengawasan dan penegakan hukum.
Kegiatan ini juga diharapkan bisa berdampak bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus menambah minat para investor untuk menanamkan investasinya di Kaltim.
Tercatat, hampir 80% sumber APBN berasal dari pendapatan pajak sehingga peranan dari wajib pajak dinantikan untuk mendukung program pembangunan nasional.
Khusus untuk Kaltim, DJP menargetkan perolehan pendapatan negara dari sektor pajak pada 2013 bisa mencapai Rp16,712 triliun atau meningkat 32% dibandingkan realisasi pada 2012 yang mencapai Rp12,595 triliun.
“Kalau melihat capaian sampai Kuartal I/2013 lumayan meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” tukas Isnaeni. (wde)
