BISNIS.COM, JAKARTA – Aliansi Revolusi Pendidikan melakukan aksi long march serta aksi teatrikal “Setan-setan Kurikulum 2013” sebagai bentuk desakan kepada DPR untuk menolak sisa anggaran kurikulum 2013 yang diajukan pemerintah.
Aksi long march yang digelar hari ini, Selasa, (9/4/2013), berawal dari Unika Atma Jaya Jakarta menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Aliansi Revolusi Pendidikan terdiri dari berbagai organisasi guru di bawah Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), orang tua murid, Solidaritas Anak Jalanan untuk Demokrasi (Salud), Sekolah Tanpa Batas, Indonesian Corruption Watch, Koalisi pendidikan, mahasiswa UNJ, Uhamka, Atma Jaya, serta praktisi dan aktivis pendidikan lainnya.
Dalam siaran pers Aliansi Revolusi Pendidikan menyatakan kurikulum 2013 hanyalah pemborosan dan tidak akan bermanfaat bagi peningkatan pendidikan di Indonesia.
Kurikulum 2013 dirumuskan dengan tergesa-gesa, tidak cermat, mengandung begitu banyak kesalahan substansial yang akan mempermalukan Indonesia di dunia pendidikan internasional. Terlebih berpotensi mengakibatkan kekacauan dan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia.
Tujuan baik yang ingin dicapai dalam perubahan kurikulum hanya bisa dicapai bila perubahan kurikulum direncanakan dengan matang, melibatkan stakeholders utama dalam pendidikan – terutama guru, dan membuka diri terhadap masukan seluas-luasnya dari masyarakat.
Besarnya alokasi anggaran kurikulum yang tercantum di APBN 2013 sebesar Rp631 miliar, berdasarkan dokumen Kemdikbud 25/03/13. Sedangkan, pemerintah mengajukan anggaran kurikulum 2013 hingga Rp2,49 triliun. Kekurangan anggaran sebesar Rp1,8 triliun coba ditutupi pemerintah dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus Rp748 miliar dan anggaran melekat yang relevan dalam APBN 2013 Rp1,1 triliun. Kekurangan anggaran ini yang akan diputuskan oleh DPR, apakah disetujui atau diterima.
Bersamaan dengan aksi ini, Aliansi Revolusi Pendidikan juga menggalang Petisi untuk Presiden SBY agar membatalkan Kurikulum 2013, mencabut Ujian Nasional, dan menghentikan Komersialisasi Pendidikan. Petisi ini akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi di depan Istana pada 2 Mei 2013.
Petisi ini merupakan bentuk tuntutan rakyat agar penyelenggaraan pendidikan yang selama ini melenceng di bawah dua menteri pendidikan di era SBY agar segera dikembalikan ke jalur konstitusi.
