BISNIS.COM, JAKARTA-Indonesia membutuhkan presiden dengan visi, karakter maupun kepemimpinan berkelas internasional guna menyelesaikan berbagai persoalan bangsa di samping mampu mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke posisi yang lebih baik.
Demikian dikemukakan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam satu diskusi dengan wartawan, Selasa (19/3). Menurut Rizal, salah satu persoalan yang mendesak untuk diselesaikan adalah persoalan korupsi yang terus meningkat dari masa kepresidenan sebelumnya.
Menurutnya, melihat kondisi Indonesia dengan tingkat korupsi yang tinggi dibutuhkan pemimpian yang tegas dengan visi pemberantasan korupsi dan peningkatan kesejahteraan yang jelas. Rizal menilai meski terjadi pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan itu dinikmati hanya sekitar 15% penduduk kaya. Sedangkan 80% penduduk tidak mencatat pertumbuhan kesejahteraan yang berarti alias stagnan.
"Indonesia membutuhkan presiden berkelas internasional untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa, untuk mengangkat kesejahteraan" ujarnya. Dia menyebutkan hingga kini IPM Indonesia masih jauh di bawah Thailand dan Malaysia kalau tidak mau dibandingkan dengan Singapura yang sudah jauh lebih maju.
Rizal juga menyoroti perkembangan demokrasi yang memprihatinkan karena justru memunculkan banyak koruptor dan kejahatan. Menurutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini telah bergeser dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi kriminal.
Akibat pergeseran ke demokrasi kriminal tersebut, ujarnya, tindak korupsi juga tidak saja sekedar mencuri anggaran negara, namun sudah masuk pada tingkat perencanaan dan pembahasan anggaran. Korupsi di tingkat perencanaan dan pembahasan itu terjadi di DPR dan pemerintahan, ujarnya.
"Belum pernah terjadi dalam sejarah indonesia moderen korupsi di lakukan di tingkat perencanaan dan pembahasan. Kejadian itu terjadi di pemerintahan saat ini," ujarnya. Dia juga menyebutkan Istana Kepresidenan juga terlibat kasus korupsi selain parpol berkuasa.
"Korupsi ini berjamaahn di antara partai berkuasa. Istana juga korup dan demokrasi sduah bergeser menjadi demokrasi kriminal dimana semua partai politik terlibat," ujarnya.
(faa)
