Jepang Berniat Gabung Di TPP, Asean Sikapi Dingin

BISNIS.COM, WASHINGTON-Rencana pembentukan zona perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) yang disponsori oleh Presiden AS Barack Obama memasuki babak baru, setelah Jepang berencana bergabung dalam pembicaraan blok ekonomi tersebut.

"AS menyambut pengumuman penting Perdana Menteri (Shinzo) Abe yang secara resmi menyatakan minat Jepang untuk bergabung dengan negosiasi Kemitraan Trans-Pasifik," kata Pejabat Perwakilan Dagang AS, Demetrios Marantis.

"Sejak awal tahun lalu, AS telah terlibat dengan Jepang dalam konsultasi bilateral TPP mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan sektor otomotif dan asuransi serta langkah-langkah non tarif lainnya," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dia melanjutkan, "Kami berharap untuk meneruskan konsultasi-konsultasi dengan Jepang karena 11 negara TPP mempertimbangkan pencalonan Jepang untuk inisiatif penting ini di kawasan Asia-Pasifik."

Namun Aliansi AS untuk Manufaktur Amerika (AAM), yang didukung oleh industri otomotif AS, bersikap kritis terhadap gagasan Jepang bergabung ke dalam pembicaraan TPP.

"Kita harus menyambut dan mendorong minat Jepang dalam perdagangan bebas, tapi mari kita tidak menggelar karpet merah untuk penyertaan mereka dalam TPP," kata Presiden AAM Scott Paul.

"Jepang menutup pasar, memanipulasi mata uang, dan kekhawatiran lain berdiri di jalan. Hal ini tidak layak mengorbankan lapangan pekerjaan orang Amerika dan manufaktur orang Amerika untuk mengamankan kesepakatan TPP dengan biaya apapun."

Sikap Asean

Sampai saat KTT Asean/KTT Asia Timur bergulir di Phnom Penh, Kamboja, November 2012, TPP belum menarik minat Asean secara institusi untuk bergabung ke dalamnya. Tercatat hanya empat negara Asean yang ikut berpartisipasi menjalin komunikasi soal TPP yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Vietnam. Sedangkan dua negara Asia Timur yang ikut berkomunikasi yakni Australia dan Selandia Baru.

Sampai pada akhirnya, 10 kepala negara Asean bersepakat untuk lebih fokus mengurus perekonomian mereka dulu dengan memutuskan untuk melakukan liberalisasi pasar per 31 Desember 2015 melalui skema Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)/Asean Economic Community (AEC).

Sebelumnya, pemimpin negara-negara Asia Tenggara dalam forum KTT Asean ke-21 tersebut sepakat menunjuk Indonesia sebagai pemimpin juru runding Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP) untuk mewakili Asean melakukan negosiasi integrasi perekonomian Asean dengan perekonomian Asia Timur dengan total nilai perekonomian sebesar US$10 triliun – US$15 triliun dengan penduduk sekitar 3,5 miliar-4 miliar jiwa.

Saat itu, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan menegaskan RCEP sejalan dengan persiapan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean/MEA (Asean Economic Community) yang sudah diputuskan mulai diberlakukan pada 31 Desember 2015. “Pada saat sama akan terjadi integrasi ekonomi Asean dengan mitra dagang Asean [Asean + 6] yakni China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru”.
 

Dia menyebutkan konsep RCEP akan lebih memperkokoh kekuatan ekonomi Asean sekaligus meningkatkan posisi tawarnya dalam perekonomian global terutama dalam menghadapi kekuatan blok-blok integrasi ekonomi lain seperti China-Jepang-Korea Free Trade Area dan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang disponsori oleh Presiden AS Barack Obama.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Asean) didirikan pada 8 Agustus 1967, saat ini beranggotakan 10 negara yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. (antara/afp)