BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 triliun untuk mendanai gelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2014.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menuturkan saat ini pemerintah tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014. Dalam penyusunan tersebut, salah satu anggaran yang mendapat sorotan khusus adalah anggaran Pemilu 2014.
"Buat pemilu itu kurang lebih Rp16 triliun pada 2014," ujar Agus di Kementerian Keuangan, Jumat (15/3/2013).
Anggaran tersebut mencapai dua kali lipat dibandingkan anggaran yang dialokasikan pemerintah pada 2013.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp8,1 triliun untuk mendanai persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014.
Anggaran tersebut a.l. dialokasikan dalam anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum yang pada 2013 membengkak menjadi Rp8,49 triliun. Padahal pada 2012 pagu belanjanya hanya Rp1,62 triliun.
Berkaca dari penyelenggaraan Pemilihan Umum pada 2009 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan anggaran yang dihabiskan mencapai Rp10,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan dalam dua tahun anggaran, yakni masing-masing Rp1,9 triliun pada 2008 dan Rp8,5 triliun pada 2009.
Selain anggaran Pemilu 2014, pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus untuk belanja kenaikan gaji pegawai negeri sipul, dan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Anggaran untuk tiga item belanja tersebut, tambah Agus, dialokasikan di luar ketersediaan anggaran (resources envelope) pemerintah tahun anggaran 2014 yang diproyeksi sebesar Rp547 triliun.
"Anggaran untuk Pemilu 2014 itu perlu dijaga, begitu pula anggaran untuk belanja kenaikan gaji pegawai, dan juga anggaran untuk BPJS, karena kita harus yakinkan itu tersedia.
Nanti tentu akan diterima K/L bersangkutan, tapi tidak dimasukkan dalam resources envelope," ujarnya. (ra)
