BISNIS.COM, BATAM - Badan pengusahaan (BP) Batam diminta lebih serius mengembangkan proyek infrastruktur di Batam mengingat banyaknya proyek yang gagal terealisasi di kawasan ini.
General Manager PT Batamindo Investment Cakrawala (Pengelola Kawasan Industri Batamindo) John Sulistyawan menyoroti pembangunan infrastruktur di kawasan FTZ Batam.
Salah satunya rencana proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Sauh senilai Rp7 triliun.
Dia menyebutkan proyek pelabuhan Tanjung Sauh tersebut bukan pertama kali yang direncanakan pemerintah, khususnya BP Batam.
Pelabuhan sejenis sudah pernah direncanakan sejak 20 tahun lalu dengan lokasi di kawasan Kabil namun tidak pernah terealisasi.
Selain proyek Tanjung Sauh, John juga menyoroti fasilitas gedung promosi se-Sumatera, Sumatrea Promotion Center yang tidak berjalan sampai sekarang sebagai pusat promosi daerah.
"Pemerintah jangan menunjukkan kesan seakan-akan kita bisa membangun saja tapi tujuan apa yang dibangun tidak jalan. Perlu dikaji lagi karena ini domain dari Pemerintah," kata dia, Selasa (5/3/2013).
Dia mengungkapkan proyek Tanjung Sauh yang mengincar pengguna jasa pelabuhan kontainer internasional terancam kalah bersaing dengan pelabuhan PSA (Port Authority Singapore) jika pemerintah tidak memiliki tarif yang lebih murah dan ditopang dwelling time yang bisa menyaingi PSA.
Malaysia, contohnya, meski memiliki Tanjung Pelepas dengan pelabuhan kapasitas besar namun pada akhirnya sebagian ekspor mereka tetap menggunakan PSA.
Dia menuturkan di PSA bongkar muat satu mother ship dengan 8.000 kontainer bisa selesai dengan dwelling time 8-10 jam.
"Sudahkan kita mempunyai kemampuan seperti itu?Yang kita hadapi bukan pengguna lokal tp pengguna internasional. Dan Malaysia saja ujung-ujungnya sebagian ekspor mereka tetap lewat Singapura karena efisiensi dan costnya lebih murah," kata dia.
Selain Tanjung Sauh, John juga mempertanyakan Gedung Promosi Sumatera Promotion Center yang sampai sekarang tidak pernah didukung oleh seluruh Gubernur se-Sumatera.
Padahal gedung tersebut ditargetkan untuk menjadi pusat promosi daerah dengan menyediakan kantor perwakilan setiap Provinsi di Sumatera.
"Sekarang tidak ada lagi provinsi yang membuka promosi disitu karena anggarannya tidak disetujui pemerintahnya," kata dia.
Sekretaris Dewan Kawasan Jon Arizal mengatakan Pemerintah Provinsi di Sumatera telah mencabut kantor perwakilannya di SPC lantaran tidak tersedianya anggaran untuk menggunakkan lokasi tersebut.
"Memang planing Gubernur se-Sumatra di SPC sudah selesai, dulu diberi masing-masing space untuk setiap provinsi dan terakhir dicabut setiap provinsi dan akhirnya kosong. Padahal konsepnya mengacu di Taiwan sebagai permanent promotion ditambah even-even," kata dia.
