BISNIS.COM, BATAM--Pemkot Batam membutuhkan anggaran hingga Rp6 miliar untuk pengadaan kartu kendali BBM bersubsidi di daerah itu.
Kadisperindag dan ESDM Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar untuk merealisasikan rencana kartu kendali sebagai upaya pengendalian BBM bersubsidi di Batam.
Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memproduksi sekitar 600.000 kartu kendali yang akan didistribusi kepada pengguna bahan bakar di kota ini.
"Hanya saja, apakah rancangan kartu ini yang akan diterapkan nanti, kami masih menunggu Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas," kata dia, Selasa (5/3/2013).
Dia menuturkan jika tidak ada kebijakan alternatif dari BPH Migas soal pengendalian BBM subsidi, Pemkot Batam berharap rencana kartu kendali ini bisa digunakan. Dia beralasan, yang membuat sistem pengendalian, tetap BPH Migas.
Amsakar mengatakan karena pengawasan dan sistem kendali di BPH sehingga ada kemungkinan jika kartu kendal tidak diterima BPH Migas.
"Tapi soal kartu kendali, sedang dikomunikasikan Pertamina. Jadi, ini belum tentu diterima BPH. Mungkin saja, BPH punya sistem lain," sambungnya.
Menurut Amsakar, kebijakan penggunaan kartu kendali sebenarnya tidak sulit dilaksanakan. Bahkan, pihaknya lebih mudah mendistribusikan kartu itu melalui SPBU, kepada pengguna kendaraan di Batam.
Hanya saja besaran kebutuhan pembuatan kartu itu tergantung dengan jumlah distribusi kartunya. Namun jika diterapkan, kebutuhan kartu kendali ada di 33 SPBU di Batam.
Disperindag memperkirakan kebutuhan 600 ribu kartu kendali BBM dan bisa digunakan di 33 SPBU. Dengan kartu kendali BBM ini, pengguna punya kuota harian untuk mengisi BBM subsidi.
"Jika kuota hanya 20 liter, itu yang diterima kendaraan per hari. Tidak bisa diisi lagi di spbu lain. Sistem ini terkoneksi disemua SPBU," sambungnya.
Sebelumnya Pemerintah Kota Batam bersama PT Pertamina Wilayah Kepulauan Riau berencana menerapkan sistem komputerisasi dengan Kartu Kendali di SPBU kota ini mulai tahun 2013.
Wakil Walikota Batam Rudi mengatakan pihaknya dapat memantau transaksi pembelian bahan bakar minyak di setiap SPBU melalui kartu kendali tersebut.
"Rencana ini sudah dirapatkan dengan pihak Pertamina. Dengan sistem online, Pertamina dan Pemkot bisa memantau aktifitas jual-beli SPBU di Batam," ujarnya..
Dia menuturkan rencana ini mulai disusun untuk menekan penyelewengan BBM bersubsidi yang selama ini kerap terjadi.
Dengan sistem ini juga bisa untuk mengantisipasi oknum-oknum yang membeli BBM bersubsidi yang berlebihan dan bukan untuk kendaraannya.
Rudi menyatakan optimistis jika sistem ini berjalan mampu menekan penyelewengan BBM bersubsidi di Batam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
