JAKARTA: Serikat pekerja/serikat buruh menilai terpilihnya jajaran direksi baru di PT Jamsostek sangat mendadak dan terkesan diam-diam.Padahal, dalam proses transformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Negara BUMN sebaiknya mulai mencoba proses yang diamanatkan pasal 28, 29 dan 30 UU No.24/2011, yaitu tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS.Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, hal ini perlu dilakukan mengingat direksi yang terpilih saat ini akan secara otomatis menjadi direksi BPJS Ketenagakerjaan.“Sebagai institusi badan hukum publik nantinya, PT Jamsostek yang akan bertransformasi ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya pemilihan direksi maupun pengawas lebih transparan,” ujarnya pada Jumat, (10/8/2012).Dia menilai demikian juga proses transparansi dilakukan dalam proses penentuan komisaris yang nantinya menjadi Dewan Pengawas kedua BPJS tersebut.Diketahui sebelumnya, Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga berakhir masa jabatannya dan memasuki masa pensiun, sehingga tidak dapat menjabat kembali.Untuk itu, dibentuklah The Dream Team oleh Hotbonar Sinaga yang diisi oleh ‘wajah muda’ dengan persetujuan calon direktur utama yang baru Elvyn G. Masassya dan akan dilakukan serah terima jabatan pada Jumat, 10 Agustus 2012.Namun, Timboel menduga pemilihan direksi PT Jamsostek saat ini dibumbui oleh kepentingan alokasi investasi jaminan sosial itu kepada pihak-pihak tertentu.“Direktur utama yang baru punya latar belakang bisnis investas. Kami tegaskan agar direksi baru jangan hanya berorientasi pada bisnis, tetapi fokus pada implementasi jaminan sosial,” tuturnya.Timboel menambahkan direksi baru PT Jamsostek harus pro aktif mendukung pembahasan regulasi operasional BPJS ketenagakerjaan yang pembahasannya belum jelas saat ini dan tidak melibatkan masyarakat. (spr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
