BBM BERSUBSIDI: Kalimantan minta tambahan kuota, Agung Laksono desak penghematan

BALIKPAPAN: Desakan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi oleh gubernur se-Kalimantan direspons dengan adanya rencana tambahan kuota secara nasional, diimbangi penghematan dan pengawasan yang intensif.Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengkomunikasikan dengan DPR terkait rencana penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut.“Sedang diupayakan oleh Pak Jero Wacik [Menteri ESDM] dan akan dikomunikasikan kepada DPR karena penambahan kuota ini memerlukan proses tersendiri,” ujarnya, hari ini.Dia mengatakan kuota sebesar 40 juta kiloliter pada kenyataannya tidak mampu mencukupi kebutuhan BBM Bersubsidi masyarakat Indonesia. Karena kuota tersebut sudah ditetapkan dalam undang undang, pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan DPR untuk melakukan penambahan kuota.Namun, Agung tidak menyebutkan berapa kemungkinan penambahan yang akan dilakukan untuk menjamin ketersediaan BBM Bersubsidi di masyarakat.Hanya saja, penambahan tersebut harus diobarengi dengan langkah penghematan yang harus dilakukan agar permintaan tidak terus melebihi kuota.“Pokoknya penghematan juga harus jalan. Mereka yang tidak memakai juga tidak boleh memakai,” tegasnya.Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunggu tanggapan secara tertulis mengenai pengajuan penambahan kuota untuk wilayah Kalimantan, khususnya Kaltim.Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kaltim Yadi Robyan Noor mengatakan tanggapan secara tertulis itu diperlukan karena usulan yang disampaikan oleh gubernur se-Kalimantan meminta kebijakan dari pemerintah pusat.“Yang jelas kami masih menunggu. Kalau memang mau ada rencana penambahan secara nasional malah bagus. Itu yang kami harapkan [penambahan kuota],” katanya.Namun, permintaan penambahan yang diharapkan oleh Pemprov Kaltim setidaknya bisa mencapai dua kali lipat dari kondisi sekarang. Saat ini, kuota BBM bersubsidi di Kaltim diperkirakan hanya bertambah sebesar 7%, dan diusulkan angka pertambahannya menjadi 14%.Dia mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan sejumlah langkah penghematan seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam kunjungan dinas. Selain itu, pengoptimalan kendaraan umum serta pengawasan distribusi juga dilakukan untuk mencegah kebocoran.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim Amrullah mengatakan pengawasan dilakukan oleh pihaknya hingga kabupaten/kota. Pengawasan juga dilakukan pada Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan SPBU agar tidak menjual pada pihak yang tidak berhak.“Kami bekerja sama dengan kepolisian. Juga dengan mendorong Pertamina untuk menambah SPBU yang bisa melayani BBM Non Subsidi yang ditujukan untuk industri dan mereka yang mampu,” pungkasnya. (22)