SEMARANG: Pembangunan proyek Taman Safari Jateng Park hingga kini belum ada kejelasan kapan dimulai, menyusul belum adanya kesepakatan sharing royalti dengan investor, selain itu perizinan masih dalam tahap kajian. General Manager Jasa Lingkungan dan Produksi Lainnya (GLPL) Perum Perhutani Unit I Jateng Budi Setiyono mengungkapkan perizinan pembangunan proyek senilai Rp208 miliar itu masih dikaji dua kementerian, yakni BUMN dan Kehutanan. Dia menjelaskan dalam pembangunan taman safari ini Dirjen Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut memiliki peranan yang besar karena menyangkut adanya pengelolaan satwa, konservasi, dan wana wisata.”Saat ini tinggal menunggu proses perizinan di dua kementerian karena proyek yang akan dibangun menyangkut pengelolaan hutan, yang bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN, apalagi menyangkut dengan investasi bersama pihak ketiga,” katanya Kamis 19 Januari 2012.Budi menambahkan selain menunggu persetujuan dua kementerian, pihaknya sedang menjajaki model kerja sama dan kompetensi investor dalam pengelolaan satwa. Perum Perhutani Jateng, ujarnya, telah menyiapkan tim independen untuk mengkaji kompetensi investor, termasuk portofolio investor. Karena untuk memelihara satwa tidak sekadar memiliki dana cukup, tetapi juga dibutuhkan keahlian untuk mengelolanya. Menurut dia, hingga kini investor yang sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhutani yaitu PT Botan Raharjo Propertindo, tetapi dalam tahap pembahasan pembagian royalti. Sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh investor dalam membangun proyek tersebut, yaitu dari luasan hutan wisata 500 hektare itu hanya 10% yang boleh dibangun fisik untuk tetap mempertahankan keberadaan hutan.Selain itu, investor yang membangun dilarang mengubah bentang alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.Wakil Sekretaris Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Jateng Hadi Santoso menuturkan Komisi B akan memanggil investor untuk dimintai keterangan seputar pembangunan Jateng Park.”Pemanggilan ini dinilai perlu untuk memastikan komitmen PT Botan terkait konsep pengembangan, kepastian perlindungan lingkungan dan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.Sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD Jateng Yahya Haryoko mengatakan pengembang telah mengajukan penawaran kepada Perum Perhutani sebesar 12% dari hasil penjualan tiket taman safari yang akan diberi nama Jateng Park.Namun, lanjutnya tawaran tersebut belum disetujui oleh Perum Perhutani, padahal berdasarkan penghitungan pengembang, angka tersebut sebanding dengan 30% dari total omzet. “Pengembang menawarkan kompensasi sebesar 12% dari hasil penjualan tiket, atau jika dihitung dengan pembayaran pajak, angka tersebut sebanding dengan 30% dari total omzet. Perhutani yang masih minta tambahan persentase kompensasinya” ujarnya. Dia berharap kedua belah pihak segera menemukan kesepakatan, mengingat pembangunan taman safari tersebut yang ditargetkan mulai awal 2012. Untuk luasan lahan yang disediakan oleh Perum Perhutani mencapai 1.500 hektare, yang akan di kelola seluas 500 hektare, sedangkan untuk tahap awal akan dibangun 250 hektare. Proyek tersebut, lanjutnya, diperkirakan selesai pada 2015, sedangkan untuk tahap awal hingga 2013 paling tidak sudah terbangun beberapa stand agar bisa dikunjungi oleh wisatawan. ”Kami berharap pembahasan bisa segera diselesaikan untuk mendukung Visit Jateng Year 2013,” katanya.(bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
