Yasin Limpo terpilih sebagai Ketum APPSI

SEMARANG: Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk periode 2011-2015.Dalam pemilihan ketum melalui voting tersebut, Syahrul mendapat suara terbanyak dengan jumlah suara 11 Suara, mengalahkan kandidat lainnya yaitu Gubernur Sulut Sarumdajang yang mendapat 8 suara.Sementara itu, kandidat lainnya yaitu Gubernur DKI Fauzi bowo (Ketum APPSI 2007-20011) dan Gubernur Jatim Sukarwo, masing-masing mendapat 6 suara.Seperti diketahui, Munas APPSI 2011yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Kamis, 8 Desember 2011 di Semarang tersebut mengagendakan 4 hal, yaitu evalusi program APPSI, penyempurnaan AD/ART APSSI, pemilihan ketua APPSI periode 2011-2015, serta menyusun program kerja perode 2011-2015.Pemilihan pengurus akan dilakukan 30 hari setelah pemilihan ketua umum APPSI.Ketua Umum APPSI Fauzi Bowo mengatakan APPSI sebagai wahana berkumpulnya seluruh gubernur ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi terhadap kondisi pemerintahan hingga mampu menyejahterakan rakyat.''Sudah banyak rekomendasi yang kami berikan mulai dari titik berat otonomi kepada provinsi hingga perlakuan khusus kepada provinsi kepulauan, tetapi hingga kini masih sulit terealisasi,'' ujar Fauzi.Dia menuturkan Munas APPSI akan merumuskan sejumlah rekomendasi untuk perubahan yang berorientasi pada kesehjateraan rakyat sekaligus konsolidasi internal berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai forum koordinasi pemerintah provinsi Indonesia.Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutan pembukaan Munas menilai perlu adanya perubahan regulasi, karena UU No 32/2011 tentang Pemerintahan Daerah terutama yang menyangkut pemberian sanksi lebih tegas bagi kepala daerah yang tersangkut hukum.Gamawan menilai, UU itu juga belum mampu menjawab dinamika pemerintahan di Indonesia ditambah lagi dengan berbagai permasalahan hukum yang menimpa kepala daerah sebagai penanggungjawab pemerintahan setempat.Gubernur Jateng Bibit Waluyo selaku sebagai tuan rumah menyampaikan keluhannya atas perilaku bupati/walikota yang mbalela dan sulit diajak koordinasi, kondisi ini dipicu belum adfanya sanksi hokum yang tegas dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.“Untuk itu diperlukan kententuan hukum yang memuat sanksi tegas bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan,” ujarnya. (Bsi)