Tunjangan rumah anggota DPRD dinaikkan

Ancam pasok beras: Sulawesi Selatan diperkirakan dapat terancam krisis beras bila perdagangan beras antarpulau yang makin marak belakangan ini tidak dikendalikan.

 

Anggota Asosiasi Beras Indonesia (ABI) Sulsel Herman mengatakan saat ini pedagang beras di sentra produksi yang ada di Sulsel lebih memilih menjual beras mereka secara antarpulau dibandingkan dengan menjualnya kepada pedagang-pedagang beras yang ada di Sulsel.(Bisnis Indonesia Regional Timur)

 

Investasi Thailand: Asia Green Energy, perusahaan asal Thailand, mengalokasikan investasi sekitar Rp11 triliun di sektor pertambangan dan perkebunan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

 

Phanong, CEO Asia Green Energy, mengatakan proyek investasi itu mencakup berbagai bidang seperti pertambangan batu bara, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, dan sektor pertanian lainnya.(Bisnis Indonesia Regional Timur)

 

Kredit Macet Agrobisnis: Bank Indonesia menyebutkan pada triwulan III 2011, sektor agrobisnis masih menjadi penyumbang kredit macet (non-performing loang/NPL) tertinggi mencapai 11,14%.

 

“Ketergantungan pada faktor alam yang mempengaruhi pendapatan atau kemampuan para petani untuk membayar kredit,” kata Kepala Kantor Bank Indonesia Cabang Makassar Lambok Anthonius Siahaan kemarin.

 

Menurut Lambok, NPL pertanian di triwulan III ini sedikit turun disbanding triwulan II 2011, yakni 12,79 persen. Ketidak mampuan petani mengembalikan pinjaman disebabkan oleh ketergantungan pada musim panen.(Tempo Makassar)

 

CSR Telkomsel: Telkomsel menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk pendidikan siswa dan mahasiswa di kawasan timur Indonesia (KTI). “Programnya untuk meningkatkan kualitas dan indeks prestasi siswa,” kata Supervisor Branch Manager Telkomsel Makassar Harnanda Budiman di Makassar kemarin.

 

Menurut Harnanda, bentuk program yang diajarkan mulai try out, sosialisasi teknologi komunikasi, debat kampus, usaha menggelar seminar calon pengusaha muda. Sekolah yang disasar dari tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/kejuruan, hingga perguruan tinggi.(Tempo Makassar)

 

APBD untuk Nelayan: Nelayan di Sulawesi Selatan dianggap membutuhkan perhatian dari pemerintah. “Selama ini nelayan belum mendapat perhatian utama dalam anggaran negara dan daerah,” kata Busrah Abdullah, anggota DPRD Kota Makassar, yang baru dilantik sebagai Ketua Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan, kemarin.

 

Busrah meminta pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan dana pokok untuk nelayan dalam APBD 2012. Nelayan sering kesulitan memenuhi bahan bakar solar untuk operasional karena ketersediaan solar terbatas akibat tersendatnya pasokan. Maka nelayan harus membayar mahal, Rp10.000 untuk membeli 1 liter solar.(Tempo Makassar)

 

Ekspor Anjlok: Ekspor bahan mentah tiga komoditas andalan Sulsel merosot tajam. Ketiga komoditas tersebut adalah biji kakao, nikel dan udang segar.

 

Penurunan terlihat pada data ekspor periode Januari-Oktober 2011. Kakao turun hingga 62,22% jika dibandingkan volume ekspor pada periode sama tahun sebelumnya. Penurunan volume ekspor dari 121.344,5 ton menjadi 45.845,6 tersebut diikuti dengan penurunan nilai ekspor biji kakao sebesar 58,94% pada periode yang sama. (Fajar)

 

Emas Naik Lagi: Harga emas kembali mengalami kenaikan setelah sebelumnya sempat anjlok. Berdasarkan pantauan Tribun disejumlah toko emas di bilangan Jl. Somba Opu, Makassar, Rabu (30/11), kenaikan itu berkisar Rp3.000 per gram. Siang kemarin, satu gram emas perhiasan dihargai Rp 500.000-an per gram.

 

Yosi, pedagang emas di Somba Opu., menjelaskan bahwa pekan lalu emas perhiasan 23 karat sempat naik Rp 10 ribu per gram, namun, mengalami penurunan. Harga emas yang fluktuatif membuat pedagang emas di Makassar sulit memprediksi perubahan harga. (Tribun Timur)

 

Rumah Anggota DPRD: Tunjangan perumahan bagi setiap anggota DPRD Sulsel naik sebesar Rp2 juta dari Rp6 juta per bulan menjadi Rp8 juta per bulan.

 

Rancangan tunjangan 75 anggota DPRD Sulsel selama satu tahun tersebut tertuang dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2012. Dari jumlah 75 orang anggota DPRD Sulsel yang kemudian dikurangi empat unsur pimpinan, maka beban APBD tunhangan perumahan yang harus disiapkan Rp568 juta per bulan untuk 71 legislator tersebut. (Tribun Timur/ln)