JAKARTA: Pemerintah masih mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara sebagai instrumen pembiayaan yang berasal dari utang, pasalnya resiko nilai tukarnya lebih kecil daripada penarikan utang luar negeri.Tahun depan, penerbitan SBN ditargetkan sebesar Rp134, 59 triliun atau 1,7% dari PDB. Jumlah ini mengalami kenaikan Rp7,8 triliun dibandingkan APBN-P 2011.Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengungkapkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang berasal dari utang, SBN memiliki keunggulan karena currency risk-nya lebih rendah daripada penarikan pinjaman luar negeri yang menggunakan mata uang asing terutama dolar US.“Kita tidak bisa mengarapkan Rupiah akan terus terapresiasi, tapi kita selalu mengantisipasi. Artinya kalau sebagian besar [pembiayaan] dalam Rupiah, itu akan lebih baik, karena currency risk-nya kan tidak ada,” ujar Rahmat usai menggelar konferensi pers terkait UU APBN 2012, hari ini.Menurut Rahmat, penerbitan SBN sebagai salah satu instrumen pembiayaan utang menjadi efektif jika pasar SBN semakin liquid dan tingkat inflasi semakin terkendali. “Itu yieldnya pasti akan turun. Apalagi kalau basis investor dalam negerinya juga semakin besar dan luas, itu yieldnya akan semakin turun,” jelas Rahmat.Saat ini, tambah Rahmat, yield obligasi semakin turun dibandingkan dengan bunga pinjaman perbankan dalam negeri. Rahmat menegaskan tidak benar kalau penarikan utang luar negeri akan lebih meringankan APBN dibandingkan dengan penerbitan SBN.“Sekarang misalnya, suku bunga BI Rate 6,5%, bunga SBN 3 bulan dibawah 4%. Tapi ini tergantung inflasinya, kalau inflasinya rendah, yieldnya akan rendah. Kalau inflasi tinggi yieldnya akan tinggi juga,” ujarnya.Berdasarkan catatan Dirjen Pengelolaan Utang, sejauh ini realisasi penerbitan SBN (bruto) sudah mencapai 84% dari target Rp200,6 triliun. Pemerintah juga belum berniat untuk melakukan revisi terhadap target pembiayaan yang berasal dari penerbitan SBN ini.Opsi melakukan revisi dapat dilakukan jika melihat perkembangan pasar yang diperkirakan akan relatif sulit akibat krisis Eropa dan ketidakpastian ekonomi global.“Bisa saja kita lakukan revisi seperti 2 tahun ke belakang. Tapi sekarang ini kita lihat bunga dan yield yang relatif rendah, belum dapat kami pastikan,” ujarnya.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
