JAKARTA: Gugatan yang dilayangkan 13 pengamat ekonomi terhadap PT Krakatau Steel Tbk terkait proses penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) yang dilakukan perusahaan tersebut, dinyatakan kurang pihak.Hal tersebut terdapat dalam putusan yang dibacakan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini."Mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim saat membacakan putusan, hari ini.Dalam pertimbangannya majelis hakim sejalan dengan eksepsi yang diajukan KS yang menilai gugatan tersebut kurang pihak.Dalam eksepsinya, KS menilai gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan DPR dan sejumlah perusahaan sekuritas karena turut terlibat dalam proses IPO.Ditemui seusai persidangan kuasa hukum penggugat, Ian Siregar mengaku keberatan dengan putusan tersebut. Oleh karenanya, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan klien mengenai langkah hukum yang akan dilakukan selanjutnya."Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan. Karena ini masih mengenai syarat formal jadi kami bisa melakukan banding atau mengajukan gugatan baru," katanya.Sementara itu, kuasa hukum KS, Suar Sanubari menyambut baik putusan tersebut. Menurut dia, putusan majelis hakim tersebut telah tepat dan beralasan."Pada intinya kami cukup senang karena majelis memutus sesuai eksepsi yang kami ajukan. Dalam eksepsi secara tegas kami nyatakan kurang pihak karena gugatan tidak menyertakan DPR dan sejumlah penjamin efek," katanya.Terkait kemungkinan banding yang dilakukan penggugat, Suar mengaku siap mengingat itu merupakan hak para pihak.Seperti diketahui, 13 pengamat ekonomi tersebut a.l. Adler Manurung, Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Adhie Massardi, Sumarno M, Rushadi, A Razak L, Hendri Saparini, Ichsanudin Noorsy, William RL Tobing, Erwin Ramedhan, Marwan Batubara, dan Fahmi Radi.Dalam gugatannya, para penggugat menyeret Kementerian BUMN sebagai tergugat I, PT Krakatau Steel sebagai tergugat II, dan Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai tergugat III.Para penggugat menilai langkah pemerintah melakukan IPO KS tidak tepat karenaKrakatau Steel merupakan industri yang strategis dan harus dikuasi oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Terlebih lagi, menurut para penggugat, harga saham pada IPO KS yang ditetapkan sebesar Rp850 per lembar saham tersebut, dinilai sangat murah dan justru membuat negara mengalami kerugian.
Sementara itu, dalam jawabanya secara tegas KS menolak tudingan 13 pengamat ekonomi dan pasar modal yang menilai terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses IPO tersebut.
KS mengklaim bahwa penetapan harga saham dalam proses IPO dibuat atas dasar usulan penawaran harga, yang salah satunya diajukan penjamin pelaksana emisi (underwriter). Sehingga perusahaan yang bergerak diindustri baja tersebut menilai gugatan para penggugat tidak beralasan. (api)
