Nunukan desak Pusat perhatikan kawasan perbatasan

BALIKPAPAN: Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan kawasan perbatasan guna menjamin pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia.Bupati Nunukan Basri mengatakan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
News Editor
News Editor - Bisnis.com 29 September 2011  |  16:24 WIB

BALIKPAPAN: Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan kawasan perbatasan guna menjamin pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia.Bupati Nunukan Basri mengatakan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp1,2 triliun, Nunukan masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Sementara di Pulau Jawa ada daerah yang memiliki APBD kurang dari Rp1 triliun kondisinya jauh lebih baik. “Jadi jangan jadikan Nunukan sebagai daerah yang sering dikunjungi tetapi setelah itu dilupakan,” katanya hari ini.Basri juga mengungkapkan bahwa suplai barang bagi warga di wilayahnya selama ini bergantung dari Malaysia. Hampir 90% dari barang kebutuhan pokok yang beredar di Nunukan merupakan barang impor karena harga beli yang lebih murah dibandingkan ketika harus menunggu pengiriman dari Indonesia. Dia mengatakan perbedaan harga bisa mencapai dua kali lipat dari harga beli barang asal Malaysia.Biaya pembangunan infrastruktur pun memerlukan anggaran yang cukup besar. Basri menganalogikan apabila membangun jalan sepanjang satu kilometer di Pulau Jawa hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp1 miliar, di wilayahnya bis amenyerap sekitar Rp3 miliar. Ini karena bahan baku dan tenaga kerja memiliki harga yang cukup tinggi.Penggunaan uang sebagai alat tukar pun banyak yang menggunakan ringgit karena nilai ringgit yang lebih besar dibandingkan dengan rupiah. Padahal menurut peraturan yang ada, segala transaksi keuangan di dalam negeri sebaiknya menggunakan mata uang rupiah.Sejak terpisah dari Kabupaten Bulungan pada 1999, Basri menambahkan, pihaknya telah menekankan pembangunan infrastruktur yang menjadi hambatan utama bagi perkembangan utama wilayahnya. Tahun ini, Provinsi Kaltim menganggarkan Rp200 miliar untuk membantu pembangunan infrastruktur tersebut.Namun, ketika pembangunan tersebut berhubungan dengan pemerintah pusat banyak kendala untuk  menyelesaikannya. Seperti pembangunan akses jalan yang dilakukan oleh Pemda menuju Pelabuhan Tunon Taka terhenti karena tidak mendapatkan izin dari Pelindo. Alasan yang diberikan oleh Pelindo tidak bisa dijelaskan hingga kini sehingga jalan yang sudah dibangun tersebut tidak bisa dioptimalkan penggunaannya.(api)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Rachmad Subiyanto

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top