JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu melakukan bongkar-pasang kabinet kalau tidak ada kesalahan prinsipil yang dilakukan para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II karena tidak ada jaminan penggantimenteri tersebut akan lebih baik.
Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Parlemen hari ini menanggapi wacana reshuffle kabinet yang kian memanas akhir-akhir ini.
"Yang lebih penting koordinasi antarmenteri harus lebih ditingkatkan, dan monitoring plus pengawasan tiap menteri di internal kementeriannya lebih ketat lagi," ungkap Lukman menegaskan. Lukman menyangsikan kalau dilakukan reshuffle, tidak ada jaminan mereka yang menggantikan menteri sebelumnya bisa bekerja lebih baik.
"Dalam kondisi dan situasi saat ini, tak ada jaminan bahwa menteri baru akan berkinerja lebih baik dari pendahulunya. Salah-salah, malah menteri baru akan belajar dari nol lagi," katanya mewanti-wanti.
Sementara Wakil Ketua Umum PPP, Hazrul Azwar mengatakan bila memang Presiden SBY melakukan reshuffle, sebaiknya SBY mengungkapkan alasan pencopotan tersebut.
“Layaknya publik berhak tahu ada reshuffle serta sebab orang direshuffle. Apakah karena korupsi atau karena kinerja kurang baik. Atau memang ada sesuatu yang lain, yang menurut presiden itu mengganggu kementerian tersebut,"katanya menjelaskan.
Kendati demikian, Ketua Fraksi PPP itu menambahkan bahwa presiden juga berhak untuk tidak memberitahu alasan penggantian karena langkah itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.
"Tapi rakyat berhak tahu. Rakyat berhak tahu sosok menterinya," kata Hazrul menegaskan. Presiden SBY sebelumnya sendiri mengatakan bahwa soal reshuffle tinggal menunggu waktu saja meski SBY tidak mengisyaratkan kapan akan dilakukan reshuffle.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
