SBY gagal bangun pola komunikasi

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal membangun pola komunikasi yang baik dengan rakyat khususnya warga DI Yogyakarta.
Adi Ginanjar Maulana
Adi Ginanjar Maulana - Bisnis.com 17 Desember 2010  |  04:00 WIB

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal membangun pola komunikasi yang baik dengan rakyat khususnya warga DI Yogyakarta.

Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan kegagalan itu diperlihatkan dengan menguatnya perlawanan rakyat Yogyakarta terhadap ide Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Utama DI Yogyakarta dan kemudian jabatan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

"SBY harus introspeksi atas kegagalan mengkomunikasikan gagasan maupun sikap politiknya. Sebab yang muncul bukan pemahaman atas ide pemilihan langsung Gubernur DIY, tetapi sebaliknya, masyarakat menolak pendekatan SBY itu," katanya hari ini.

Syahganda memahami kesulitan SBY untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam pengisian jabatan gubernur dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta. Sebab sesuai UUD 1945, jabatan tersebut harus dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di sisi lain undang-undang tersebut juga mengakomodir prinsip-prinsip keistimewaan suatu daerah.

SBY, kata mantan aktivis ITB itu, dalam posisi dilematis untuk bisa mengakomodir kedua kepentingan itu. Namun, SBY terlampau terburu-buru melibatkan publik dalam mengkaji masalah itu dengan melontarkan istilah tidak boleh ada sistem monarkhi dalam negara demokrasi di Tanah Air. "Ini statemen yang kurang bijaksana, tidak peka dengan konteks politik dan budaya Yogyakarta, sehingga yang didapat SBY adalah reaksi negatif publik secara langsung dan meluas," ujarnya. Dia menilai akan lebih arif jika sebelum melontarkan masalah dilematis yang dihadapinya saat mempersiapkan RUU Keistimewaan Yogyakarta, SBY bicara terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi panutan warga Yogyakarta. "De facto, Sri Sultan itu tokoh tertinggi di DI Yogyakarta, de jure Sri Sultan juga Gubernur DI Yogyakarta. Apa salahnya SBY mengajak bicara dulu Sri Sultan?" tandasnya. Syahganda bahkan mengaku semakin tidak mengerti dengan pola komunikasi Tim Presiden SBY saat merespon ungkapan kekecewaan warga Yogyakarta dalam menanggapi gagasan pemilihan langsung Gubernur DI Yogyakarta.

"Masak di tengah protes yang sangat kuat, Mendagri Gamawan Fauzi dengan angkuhnya bilang bahwa itu hak rakyat Yogyakarta, tapi pemerintah pusat juga punya hak," jelas Syahganda. Sudah begitu, lanjutnya, ada pula anggota DPR Partai Demokrat yang berperan selaku jurubicara partai, Ruhut Sitompul, menanggapi aksi rakyat Yogyakarta membandingkan aksi massa 1965 yang menyanyikan lagu 'Genjer-Genjer'. Ini kan sangat keterlaluan serta menambah runyam keadaan," katanya. Menurutnya, sikap arogan SBY dan para pejabat pemerintah, termasuk anggota parlemen Partai Demokrat itu, menambah antipati tidak saja warga DI Yogyakarta, tapi juga hampir semua warga Jawa yang disatukan oleh empati untuk mendukung Sri Sultan yang sedang didzolimi pemerintahan SBY. "Dengan demikian, sudah pasti popularitas SBY merosot tajam gara-gara gagal mengkomunikasikan gagasan pembaruan dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta, karena yang muncul adalah kesan SBY semena-mena dan dzolim kepada Sultan," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top