KPK diminta segera tangani kasus Gayus

JAKARTA: Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan jika KPK tidak mengambilalih penanganan kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan maka Dewan akan segera mengambil langkah politik. Menurut dia, saat ini lembaga yang dianggap tidak pandang
News Editor | 14 Desember 2010 09:10 WIB

JAKARTA: Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan jika KPK tidak mengambilalih penanganan kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan maka Dewan akan segera mengambil langkah politik. Menurut dia, saat ini lembaga yang dianggap tidak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi adalah KPK. Untuk itu, kata Benny, DPR merekomendasikan agar lembaga tersebut mengambilalih penanganan kasus suap perpajakan yang melibatkan sejumlah perusahaan besar tersebut. "Kalau KPK tidak mengambilalih maka Komisi III DPR akan panggil Gayus untuk dimintai keterangan. Saat ini merupakan kesempatan emas untuk membongkar kasus suap perpajakan sehingga tidak boleh disia-siakan," ujar Benny di Gedung DPR hari ini. Menurut politisi Partai Demokrat itu, membongkar kasus Gayus merupakan pintu masuk bagi mengungkap kasus serupa yang diduga melibatkan perushaan besar. Namun Benny tidak mau merujuk keterangannya kepada perusahaan milik salah satu tokoh parpol sebagaimana diakui oleh Gayus di dalam pengadilan."Panggil semua perusahaan besar itu. Gayus itu hanya sekrup kecil, harus dibongkarGayus tidak boleh takut-takut mengungkapkan fakta yang diketahuinya dan dia bisa jadi merupakan korban," ujarnya. Benny menyebutkan tidak perlu ada kekhawatiran kalau Gayus di DPR akan membuka semua data yang dia ketahuinya. Selain itu juga tidak perlu ada resistensi dari anggota DPR atas pemanggilan Gayus untuk mengusut kasus pajak perusahaan besar."Mereka yang menolak terghadap ide ini, artinya ada resistensi, maka hal itu membuktikan kalau memang ada manipulasi pajak yang dilakukan perusahaan yang diatangani Gayus.Sebelumnya di depan pengadilan Gayus mengaku menerima uang dari perusahaan Kaltim Prima Coal (KPC) milik ketua umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebesar Rp5 miliar. (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Nadya Kurnia

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top