SBY: Demokrasi tak bisa dipaksa dari luar

NUSA DUA, Bali: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan demokrasi tidak dapat dipaksakan dari luar karena harus ditumbuhkan dari dalam melalui pemberian kesempatan, ruang yang lebih luas dan pemberdayaan masyarakat.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 09 Desember 2010  |  07:18 WIB

NUSA DUA, Bali: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan demokrasi tidak dapat dipaksakan dari luar karena harus ditumbuhkan dari dalam melalui pemberian kesempatan, ruang yang lebih luas dan pemberdayaan masyarakat.

"Demokrasi yang dipaksakan dari luar bisa menimbulkan komplikasi politik, dan dalam perkembangannya bisa kehabisan tenaga dan daya dorongnya," kata Presiden di hadapan peserta internasional pada Forum Demokrasi Bali ke-3 di Nusa Dua, Bali, hari ini.

Dia menambahkan hal itu merupakan pelajaran yang didapatkan dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia yang berkembang pesat sejak 1998.Dalam hal ini, tuturnya, berbagai fakta perkembangan dan dinamika yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa demokrasi di Tanah Air telah menghasilkan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan.Menurut dia, setidaknya ada tiga poin penting yang bisa diambil dari proses demokrasi di Tanah Air. Pertama, demokrasi memberikan ruang bagi seluruh elemen bangsa untuk dapat berdialog dan menyelesaikan permasalahan dengan cara damai.Kedua, alam demokrasi memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya sesuai aturan main yang berlaku."Demokrasi membuka peluang kepada siapapun untuk berbicara dan berpendapat, sesuai koridor dan kesepakatan bersama. Demokrasi merupakan sarana untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa."Ketiga, alam demokrasi menuntut berfungsinya secara efektif seluruh pilar demokrasi. Dalam hal ini, tuturnya, perangkat hukum harus dapat berfungsi efektif, keseimbangan antara peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berjalan ke arah yang benar."Penegakan hukum harus konsisten dan tidak boleh pandang bulu. Tata kelola pemerintahan [good governance] harus berfungsi dengan baik, dan kebebasan harus berjalan bergandengan dengan rule of law," katanya.(er)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top