Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengingatkan agar Indonesia mewaspadai dan merespons militerisasi kawasan Asia Pasifik sebagaimana direncanakan oleh Amerika Serikat.
AS sebelumnya mengumumkan akan bekerja sama dengan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut baru di Papua Nugini. Rencana itu diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini Sabtu (17/11/2018) lalu.
“Kawasan Asia Kharis Pasifik seharusnya bebas dari unsur militer Jangan lakukan militerisasi di kawasan Asia Pasifik,” kata Abdul Kharis Almasyari, Selasa (27/11/2018).
Pihak Amerika berargumen pembangunan pangkalan militer itu untuk menjaga kedaulatan maritim di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itulah Kharis mendorong Pemerintah Indonesia ikut bertindak dan merespons pernyataan tersebut.
“Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan upaya diplomasi,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu segera mengedepankan upaya diplomasi untuk mewujudkan keamanan regional kawasan sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif demi perdamaian dunia.
Meski Mike Pence menyebut pembangunan pangkalan angkatan laut untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik, tetapi banyak pihak berpendapat hal tersebut merupakan langkah untuk membendung pengaruh China di kawasan Pasifik.
“Ini justru dikhawatirkan dapat meningkatkan tensi politik di Asia Pasifik sendiri,” katanya.
Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus, atau Vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di Pasifik Selatan.
