Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menyampaikan bahwa aturan-aturan Uni Eropa harus dihormati untuk menjaga persatuan antarnegara.
Adapun terkait Brexit, Juncker mengungkapkan, Inggris dan UE telah semakin dekat dengan tercapainya kesepakatan. Dia menyatakan, kesepakatan tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa pekan ke depan.
“Brexit merupakan tragedi bagi Eropa, kita seharusnya tidak menambah drama dengan keluar tanpa kesepakatan,” katanya dalam wawancara bersama France 24, seperti dikutip Bloomberg, Senin (12/11/2018).
Adapun pada pekan lalu, PM Inggris Theresa May kembali kehilangan satu orang menteri di dalam kabinetnya.
Menteri Transportasi Jo Johnson yang pro-Eropa mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak sepakat dengan kesepakatan Brexit yang disusun oleh May dan meminta diadakan referandum ulang.
Sejauh ini, yang belum juga terselesaikan dari upaya keluarnya Inggris dari Uni Eropa adalah terkait masalah perbatasan dengan Irlandia. Kendati UE dan Inggris sama-sama menunjukkan keinginan untuk mencapai kesepakatan dan May telah berupaya membujuk kabinetnya untuk menerima proposalnya, beberapa anggota Partai Konservatif masih banyak yang tidak setuju dengan proposal tersebut.
Steve Baker, mantan menteri dari Partai Konservatif menegaskan, beberapa pihak memang tidak ingin melihat ‘tidak ada kesepakatan’ dengan mitra UE dan memiliki ambisi yang sama dengan PM untuk kesepakatan dagang bebas bersama UE. Namun demikian, menurutnya, hal itu tidak bisa dicapai dengan harga apapun termasuk dengan harga Brexit.
“Jika pemerintah ingin membuat kesalahan historis dengan memprioritaskan untuk tetap menempel dengan UE ketimbang berdiri independen, maka sayang sekali, kami akan menolaknya,” tulis Sammy Wilson, Juru Bicara Brexit dari Democratic Unionist Party.
Selain Brexit, Juncker juga mengingatkan agar Italia tidak menyepelekan aturan UE dalam menyusun revisi anggaran belanja pemerintah yang harus disampaikan kepada Komisi Eropa pada pekan ini.
“Kami harus menekankan bahwa aturan harus dihormati, khususnya oleh Italia, yang telah mendapatkan untung dalam beberapa tahun terakhir dari fleksibilitas yang kami miliki,” ujarnya.
Adapun Wakil PM Italia Matteo Salvini sebelumnya menyampaikan, Pemerintah Italia bisa saja mengacuhkan aturan anggaran dari UE serta kebijakan lainnya karena hanya membawa kerugian bagi negaranya.
Italia yang memiliki tenggat waktu hingga Selasa (13/11/2018) untuk merevisi anggaran belanja yang ditolak Komisi Eropa bulan lalu pun bersikeras mempertahankan proposal anggaran dengan target defisit 2,4% dari PDB.
Seorang pejabat Italia yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan, para eksekutif di Brussels tidak akan memiliki banyak pilihan dalam menilai proposal yang akan menaikkan tingkat pengeluaran, mengurangi pajak, dan memangkas usia pensiun di Italia tersebut.
Adapun skala anggaran Italia memang telah jauh dari tingkat yang dapat diterima oleh UE. Beberapa pejabat UE lainnya bahkan menilai proposal tersebut sebagai bentuk provokasi. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, UE telah banyak mendapat tekanan dari negara-negara lain terkait aturan anggaran belanja pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
