Kabar24.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggandeng Bukalapak untuk mendorong pemasaran para pelaku usaha kecil menengah (UKM) sekaligus para petani di dunia maya hingga urusan perizinan.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menggandeng Bukalapak karena dalam 5 tahun ke depan sudah menetapkan Jabar sebagai provinsi digital dan menjanjikan program satu desa satu perusahaan. “Kita akan kerjasama dengan Bukalapak, tidak hanya urusan UKM yang dibantu tapi program satu desa satu perusahaan akan dibantu jualannya oleh Bukalapak,” katanya Senin (8/10).
Selain UKM berencana akan menerapkan perdagangan digital untuk memasarkan produk para petani Jawa Barat. Guna memutus mata rantai perdagangan, dia menginginkan ke depan petani bisa menjual produk tani secara online."Jadi nanti petani bisa jual beras online, peternak jual sapi online, petambak bisa jual ikan online, ini untuk memotong perdagangan konvesional yang membuat petani tidak sejahtera," ujarnya.
Para petani selama ini sulit sejahtera, setelah diteliti ternyata cara berdagangnya masih jadul. Maka Ia berharap dengan sistem online, akan merevolusi keuntungan bagi petani dan nelayan. Karena itu yang perlu dipersiapkan adalah, manajemen dagang petani. “Misalkan petani mengemas beras dalam paket kiloan. Begitu pula, produk pertanian lainnya,” tuturnya.
Urusan kerjasama dengan Bukalapak pun menurutnya akan diupayakan pada bidang perizinan atau layanan pemerintah yang lain. Gubernur menilai pengajuan perizinan nantinya bisa masuk lewat situs resmi provinsi atau lewat Bukalapak. “Lewat Bukalapak untuk melakukan transaksi perizinan juga,” tuturnya.
Pelibatan Bukalapak dalam urusan perizinan diakui Emil—sapaan akrabnya guna mempermudah masyarakat bertransaksi maupun mengakses layanan pemerintah. Dalam dua pekan ke depan rencananya, Pempov akan memilah layanan public apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan Bukalapak. “Rute mana saja yang mempermudah rakyat Jabar dalam bertransaksi apapun kita akan lakukan,” katanya.
Baca Juga
Di tempat yang sama, Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid mengatakan keinginan Pemprov bekerjasama dalam peningkatan kapasitas dan jejaring pelaku UKM di Jabar sesuai dengan upaya pihaknya selama ini. “Kami melihat sebenarnya kami sudah melakukan ini selama ini, tapi mungkin kami bisa lebih efektif,” tuturnya.
Menurutnya Bukalapak sejauh ini sudah menggandeng 4 juta mitra UKM untuk menawarkan produk di aplikasi jual beli daring merekas seluruh Indonesia. Jika angka ini disandingkan dengan data UKM di Jabar yang mencapai 4,6 juta, Fajrin menilai potensi UKM yang bisa digali di provinsi tersebut masih tinggi.
Terkait perizinan, Bukalapak sendiri memiliki layanan Bukapublik yang diajukan ke Pemprov. Proposal tersebut menurutnya bukan untuk menggantikan sistem perizinan yang sudah ada saat ini, nantinya akan bersifat mirroring. “Ini untuk memberikan pilihan ke public lebih banyak lagi, sehingga makin memudahkan banyak pelanggan,” ujarnya.
Dia mencontohkan warga bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan lewat Bukalapak meskipun sudah ada Samsat yang memfasilitasi ini. Fajrin mengaku upaya pihaknya masuk dalam segmen ini lebih dilatarbelakangi memudahkan konsumen mengakses layanan public. “Ini inline dengan bisnis kami,” paparnya.
Terkait rencana Pemprov mendorong para petani berjualan online langsung, Bukalapak memastikan siap memfasilitasi. Peluang ini menurutnya sangat terbuka, karena saat ini beberapa petani sudah memanfaatkan layanan ini meski jumlahnya masih terbatas. “Tapi ini di daerah yang melek digitalnya tinggi, padahal banyak petani yang belum melek,” katanya.
