Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) mengungkapkan bantuan asing untuk korban gempa bumi Palu dan Donggala hanya dibatasi untuk enam item kebutuhan.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan sesuai Menkopolhukan, bantuan internasional harus selektif dan fokus pada negara-negara yang sudah menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia dan negara-negara yang memang memiliki kapasitas.
"Ada enam identifikasi awal kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dari masyarakat internasional tadi," ujarnya dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami di Kota Palu dan Donggala di Graha BNPB, Senin (1/10/2018).
Sutopo menjelaskan identifikasi awal enam bantuan tersebut yaitu alat angkut udara untuk landas pacu 2.000 meter, tenda pengungsi, water treatment, genset, RS lapangan dan tenaga medis, serta fogging.
"Meskipun tidak dibatasi pada 6 list di atas, bantuan lainnya harus betul-betul diperlukan dan dipastikan pengirimannya," katanya.
Dia menambahkan saat ini masih dibahas oleh BNPB dan Kemenlu terkait detail bantuan. Pada (1/10/2018) juga akan dilakukan pertemuan antara Wamenlu dengan para dubes yang telah menawarkan bantuan.
Berdasarkan regulasi yang ada telah ada peraturan resmi pemerintah terkait mekanisme kesediaan menerima bantuan internasional yaitu diawali dengan pernyataan resmi dari pemerintah, BNPB bersama Kementerian/Lembaga menyiapkan formulir, kemudian Kementerian Luar Negeri menyebarkan informasi.
"Tetapi khusus bagi negara-negara yang menawarkan. Kemudian diatur bagaimana hingga sampai ke masyarakat Yanga dan di sana," katanya.
Berdasarkan data sementara terdapat 10 negara yang menawarkan bantuan kepada negara Indonesia yaitu Australia, Amerika Serikat, Maroko, Korea Selatan, Uni Eropa, Tiongkok, Singapura, Turki, Filipina, dan Swiss.
Adapun bantuan yang disebutkan yaitu dari Korea Selatan US$1 juta, Uni Eropa Rp25 miliar, dan Tiongkok dari Palang Merah China ke PMI US$ 200.000.
"Untuk bantuan internasional bisa ditanyakan lebih lanjut ke Menkopolhukan dan Kementerian Luar Negeri," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengizinkan masuknya bantuan internasional untuk menangani bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Sutopo menambahkan bantuan internasional secara detail akan dijelaskan oleh Menkopolhukam sebagai koordinator.
BNPB bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi terkait hal ini.
"BNPB dan Kementerian Luar Negeri saat ini menyiapkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada," ujarnya.
Sutopo menjelaskan tadi malam Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pada Menteri Luar Negeri bahwa pemerintah Indonesia menerima bantuan internasional sesuai dengan kebutuhan.
"Artinya welcome, negara-negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan untuk kemanusiaan penanganan di Sulawesi Tengah, silahkan. Jadi bukan kita meminta bantuan internasional tetapi menerima tawaran dari negara-negara atau masyarakat internasional," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan BNPB dan Kementerian Luar Negeri juga akan membuat posko pemusatan untuk memudahkan registrasi bantuan internasional.
