Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Akhir Masa Jabatan, Jokowi Diingatkan Jangan Disibukkan Dengan Urusan Politik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Joko Widodo jangan disibukkan dengan agenda politik di penghujung masa pemerintahan.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kiri) dan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) bergegas untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8)./Antara
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kiri) dan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) bergegas untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah mengarahkan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan Presiden Joko Widodo agar jangan terjebak dalam kesibukan kampanye politik.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Joko Widodo jangan disibukkan dengan agenda politik di penghujung masa pemerintahan.

“Tetapi kami yakin tidak akan mengurangi sedikitpun komitmen untuk terus bekerja keras membuat prestasi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (16/8/2018).

Bambang mengibaratkan masa jabatan yang kurang setahun ini seperti pelari marathon yang semakin dekat dengan garis finis. Segala energi dan kekuatan akan dikerahkan untuk secepatnya mencapai garis finis dengan prestasi yang gemilang.

Perkembangan ekonomi nasional, menurutnya tidak bisa lepas dari kondisi global yang terjadi di berbagai kawasan. Sementara itu membaiknya kondisi perekonomian di beberapa negara maju memberikan dampak positif bagi perekonomian global.

“Namun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” ungkap Bambang.

Dia menambahkan bahwa mebijakan tight money policy di beberapa negara maju, peningkatan suku bunga the FED, serta gejolak ekonomi Turki baru-baru ini perlu diwaspadai.

Risiko itulah harus diantisipasi melalui mitigasi risiko yang tertuang dalam penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fajar Sidik

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper