Kabar24.com, JAKARTA - Publik mempersepsikan upaya yang dilakukan Pansus Hak Angket untuk menyelidiki KPK bekerja demi kepentingan Ketua DPR.
Koordinator Divisi Monitoring Peradilan dan Hukum Indonesia Corrupation Watch(ICW) Emerson Yuntho mengatakan kinerja DPR periode ini dianggap paling buruk sepanjang sejarah DPR pascareformasi.
“Dari target 50 regulasi dalam program legislasi nasional, baru sampai lima atau enam. Baru sekitar 10%. Publik melihat DPR bukan sosok yang mewakili rakyat untuk memperjuangkan nasib mereka melain institusi yang berupaya melemahkan KPK,” ujarnya dalam diskusi KPK vs Setnov di Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Baca Juga
Citra ini, lanjutnya, tidak bisa dilepaskan karena Ketua DPR Setya Novanto tersandung kasus korupsi. Setidaknya, lanjutnya, dengan pimpinan yang bermasalah membuat porsi kerja DPR tidak produktif.
“Yang diurus ya jangan-jangan berujung demi kepentingan ketua. Mereka lupa ada proses legilsasi yang belum selesai. Ada isu komitmen pemberantasan korupsi juga. Nampaknya sebagian politisi tidak suka dengan KPK karena hampir semua komisi disasar oleh KPK,” ucap Emerson.
“Kalau kita melihat fenomena gurita korupsi KTP elektronik, lahir Pansus Hak Angket KPK, publik membaca karena proses ilegal pansus, isu konflik kepentingan di mana ketua pansus disebut terima aliran, sehingga prosesnya jadi tidak objektif. Kesan yang muncul untuk mendelegitimasi KPK dan menunjukkan KPK kerja tidak benar. Mereka persoalkan institusi lain, padahal DPR juga tidak bagus-bagus sekali. Ada ranah politik yang digunakan untuk melegitimasi KPK dan pengalihan isu. Saya ragu kerja pansus KPK untuk benahi KPK”.
