Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan badan usaha milik daerah untuk menjadi garda terdepan pengendalian inflasi dan pendorong pertumbuhan ekonomi.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan berdasarkan laporan yang disampaikan Badan Pusat Statistik ekonomi Jawa tengah tidak tumbuh setinggi periode yang sama tahun sebelumnya. Tahun lalu ekonomi Jateng di triwulan II/2016 tumbuh sebesar 5,71%. Sementara pada triwulan II/2017 pertumbuhan hanya 5,18%.
“Kalau dilihat masuknya investasi bagus berjalan lancar, hanya saja pengendalian inflasi kurang ketat,” kata Puryono di Semarang, Selasa (8/8/2017).
Dia mengatakan agar ekonomi dapat tumbuh dan inflasi terkendali, dia mengatakan akan mengerahkan BUMD untuk mengambil peran lebih besar. Selain itu, kata Sri pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan termasuk Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di wilayah ini.
“Ini PR kami. Persoalannya sudah jelas, langkah-langkah yang harus dilakukan sudah ada. Saya akan gerakkan semua lini khususnya teman BUMD dan BUMN membantu kami,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah melaporkan di triwulan II/2017 penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (y-on-y) maka Industri Pengolahan menjadi penggerak pertumbuhan utama.
Baca Juga
Sektor ini memberi andil sebesar 1,83%. Setelah itu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,14%. Sedangkan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 0,55%.
Sedangkan yang membuat pertumbuhan terkoreksi berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kedua kategori ini memberi andil masing-masing negatif 0,27% dan negatif 0,01%.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) hingga Sementer I/2016 mencapai Rp20,44 triliun.
Investasi ini meliputi PMA sebesar Rp12, 65 Triliun dan PMDN Rp7,79 Triliun. Capaian ini setara 49% target 2017 yang mencapai Rp41,70 Triliun.
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo menilai capaian ini merupakan hasil rekapitulasi dari pemerintah pusat. Dia meyakini realitas lapangan lebih besar mengingat sebagian pengusaha juga belum melakukan pelaporan secara optimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
