Kabar24.com, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan Sahrul Yasin Limpo berharap pengkajian perihal pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa mesti dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada sisi kelayakan.
"Gagasan itu harus dikaji lebih baik, yang cocok itu jika [Ibu Kota] dipindahkan ke Makassar," ujarnya, Kamis (6/7/2017).
Sahrul menyebut, serangkaian tahapan pembangunan infrastruktur penunjang telah dilakukan di Makassar yang mendukung konektivitas dengan daerah lain di Indonesia.
Adapun yang dimaksud adalah pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pengembangan kapasitas jalan darat, pembangunan Makassar New Port hingga pembangunan kereta api yang terkoneksi dengan Trans Sulawesi.
Menurut Syahrul, hal tersebut bisa menjadi acuan utama bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan Makasar sebagai alternatif selain Palangkaraya sebagai kota tujuan pemindahan ibu kota negara.
"Kami siapkan Wisma Negara di lahan CPI, tadinya memang orientasinya Istana Negara. Episentrum Indonesia itu di Makassar, dan layak masuk dalam pengkajian," katanya.
Baca Juga
Kendati demikian, kata Sahrul, pihaknya hanya sebatas mempersiapkan jika Makassar menjadi alternatif, namun tidak pernah mengajukan pengusulan secara resmi kepada pemerintah pusat.
"Saya hanya berharap, pemindahan Ibu Kota harus ke lokasi yang efektif dan layak. Jika kemudian Palangkaraya diklasifikasikan tidak layak, maka Makassar baiknya jadi prioritas," urai Sahrul.
Sekadar diketahui, Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luasan administratif 199,26 km2 dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 1,6 juta jiwa.
Kendati luasan Makassar jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta yang mencapai 661,52 km2, posisi kota ini tetap mampu mengakomodir gagasan pemindahan ibu kota lantaran masuk dalam kawasan pengembangan Mamminasata dengan total luasan mencapai 2.462 km2.
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Apindo Sulsel La Tunreng mengatakan posisi Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sulsel bisa menjadi pertimbangan dalam pemindahan Ibu Kota dari Jakarta.
"Tetapi mesti dilakukan dengan perencanaan yang matang. Karena tentu akan ada dampaknya bagi dunia usaha dan industri. Apalagi jika pemindahan ini jadi, tentu akan ada mobilisasi skala besar, membutuhkan lahan dengan luasan untuk pusat pemerintahan. Ini yang harus dikaji, apalagi keterbatasan lahan di Makassar bisa jadi masalah," katanya.
