Kabar24.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan hingga mencapai 10% pada 2018.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan angka kemiskinan di Jatim selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2010 angka kemiskinan mencapai 16,8% dan menurun menjadi 11,8% pada 2016.
Dengan target 10% pada tahun depan, artinya, saat ini masih ada 1,8% yang harus dientaskan.
"Persentase 1,8% ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu, peran lurah, camat, dan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi sangat penting," ujarnya seperti dikutip dalam situs resmi Pemprov Jatim, Rabu (3/5/2017).
Soekarwo meminta kepada camat dan lurah beserta PKK pedesaan di kabupaten kota agar turut serta mendukung program Pemprov Jatim dalam menekan angka kemiskinan karena menurutnya merekalah yang berkenaan langsung dengan masyarakat bawah.
Untuk mengurangi angka kemiskinan, utamanya di daerah pedesaan, dia memberi contoh. Salah satunya, memberdayakan generasi muda desa untuk berkarya dan memberikan bekal bagi penduduk desa untuk dapat memberikan nilai tambah dari suatu produk lokal.
Dikatakan, di Jatim ada tiga hal pokok yang menjadi permasalahan, yakni kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan dengan kualitas yang kurang.
Pemerintah provinsi telah menyiapkan banyak program dalam mengatasi tiga permasalahan tersebut. Namun demikian, program dapat berjalan dengan baik jika ada sinkronisasi hingga tingkat desa.
"Saya sangat berharap, provinsi, kabupaten kota hingga desa dapat sinkron dalam program, sehingga tiga masalah ini dapat kita atasi, dan Jawa Timur semakin maju dan sejahtera," harapnya.
