Kabar24.com, SAMARINDA - Tahun ayam api diharapkan dapat angin segar bagi Provinsi Kalimantan Timur. Para pelaku usaha pun meyakini kondisi ekonomi wilayah yang dijuluki Bumi Etam ini akan lebih baik pada 2017 dibanding tahun ini.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kaltim Bidang Investasi Alexander Sumarno optimistis kondisi perekonomian Bumi Etam pada tahun depan akan lebih baik.
"Mungkin tidak sebaik 2010-2011 tapi pasti lebih baik dari tahun 2015-2016 karena tahun depan itu tahun ayam api yang artinya menandakan suatu hal," ujarnya kepada Bisnis.com.
Sepanjang tahun ini, kondisi perekonomian dan dunia usaha di Kaltim tahun ini terbilang berat. Pasalnya, perekonomian Kaltim yang masih mengalami perlambatan dan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat iklim dunia usaha di Kaltim semakin sulit.
Dana APBD yang dapat menstimulus daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kaltim pun tak dapat diharapkan.
"Tahun ini merupakan tahun ketiga perekonomian Kaltim mengalami minus. Walaupun ada perbaikan pertumbuhan ekonomi, kami kira tahun ini yang paling berat, sangat sulit bagi dunia usaha," katanya.
Tak dapat dipungkiri, ekonomi Kaltim masih terus didominasi sektor pertambangan batu bara dan migas.
Untuk dapat bertahan ditengah kondisi ekonomi yang kontraksi, para pelaku usaha menjalankan usaha sampingannya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
Pihaknya berharap dengan kembali bergeliatnya sektor pertambangan juga berdampak pada mulai bergeraknya sektor ekonomi lainnya.
"Kami berharap situasi politik yang tenang dan kondusif menjelang tahun pilgub Kaltim 2018. Tumbuhnya kepercayaan diri semua elemen masyarakat bahwa kita bisa bangkit dan memacu pertumbuhan ekonomi," tutur Alex.
Sekretaris Jendral Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim M Zulkifli menuturkan kondisi industri perhotelan di Kaltim masih melesu sepanjang tahun ini.
Tahun ini, pihaknya memperkirakan okupansi hotel di Kaltim tak lebih dari 60%. Saat ekonomi Kaltim berjaya dengan komoditi tambang dan batubaranya, tingkat okupasi hotel di Kaltim dapat mencapai sebesar 70%.
Sepanjang tahun lalu, tingkat hunian kamar di Provinsi Kaltim hanya mencapai sekitar 45% hingga 50% saja. Belum pulihnya perekonomian dan terjadinya defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tentu berdampak pada industri perhotelan.
“Kondisi ekonomi Kaltim kan belum pulih ditambah lagi dengan defisit pada APBD jadi ini berdampak pada okupansi hotel di Kaltim. Hotel berbintang 40% berasal dari kegiatan pemerintahan. Kami jelas berharap anggaran pemerintah daerah pulih sehingga bisa kembali berkegiatan di hotel," terang Zulkifli.
Pihaknya optimistis sektor perhotelan pada tahun depan akan bergeliat kembali seiring harga batu bara yang mulai meningkat dan sektor pertambangan yang membaik. "Kami optimistis tahun depan sektor perhotelan akan membaik walaupun APBD menurun, kenaikan upah dan tarif dasar listrik," ucapnya.
Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kaltim Muhammad Nur optimistis kondisi perekonomian Kaltim pada 2017 akan membaik dibandingkan tahun ini. Hal itu dikarenakan harga batu bara yang mulai merangkak naik sehingga berdampak sektor pertambangan yang mulai menggeliat.
"Ekonomi Kaltim akan diperkirakan masih mengalami kontraksi tetapi mengecil -0,4 sampai 0,1% pada tahun depan," ujarnya.
Walaupun harga batu bara telah mengalami perbaikan, namun sektor pertambangan ini masih sangat dominan di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim.
"Memang ini perlu ada pergeseran penopang ekonomi dari sektor tambang ke sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan peternakan," katanya.
Terlebih lagi, tahun depan kondisi fiskal Kaltim yang terbatas. RAPBD Kaltim pada tahun depan diperkirakan hanya Rp8,098 triliun, anjlok sebesar 26,97% dari APBD murni 2016 yang senilai Rp11,09 triliun.
"Pemerintah harus semakin gencar mengikutsertakan swasta untuk turut serta program pembangunan, baik investor lokal maupun asing. Selain itu, status tanah yang merupakan masalah utama di Kalimantan, juga perlu diatasi sehingga tak menghambat pembangunan," tutur Nur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
