Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian terkait serta Kepolisian RI untuk memperbaiki layanan pembuatan sejumlah kartu identitas seperti KTP, SIM, STNK, dan paspor. Menurut dia, layanan pembuatan kartu identitas masih bermasalah dan membutuhkan proses yang lama.
"Yang berkaitan dengan pelayanan imigrasi baik yang di airport, baik di urusan paspor, urusan kecil-kecil seperti KTP, ini masih banyak juga masalahnya. Yang berkaitan dengan sertifikasi tanah, bayarnya mahal, lama. Yang berkaitan dengan SIM, STNK, BPKB, sama, cepat tapi perlu diperbaiki di situ," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai peningkatan layanan publik di Kantor Presiden, Kamis, 28 April 2016.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pembuatan akta kelahiran serta akta nikah yang berbelit-belit. Menurut dia, masalah ini sangat menyulitkan rakyat kecil. Presiden menegaskan diperlukan sebuah reformasi birokrasi dari hulu hingga ke hilir agar masalah-masalah ini dapat diperbaiki. "Reformasi birokrasi ini betul-betul tidak bisa ditunda lagi dalam situasi kompetensi, persaingan antar negara," katanya.
Jokowi mengatakan akan membentuk tim khusus untuk mencari data mengenai penyebab sehingga terjadi proses yang lama dalam pembuatan kartu identitas tersebut. Tim ini nantinya juga bertugas mencari data mengenai kualitas layanan publik.
"Ini harus diperbaiki dan diubah. Semua pelayanan harus berbasis elektronik, mudah diakses dari mana pun cepat dan kepastian biaya jelas," katanya.
Presiden menilai layanan publik terkait pembuatan kartu identitas akan lebih mudah jika menggunakan sistem teknologi informasi. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan kementerian terkait untuk melakukam integrasi dalam identifikasi data kependudukan.
Integrasi, kata Presiden, membuat pemerintah tidak harus menerbitkan banyak kartu. "Satu saja cukup. E-KTP," katanya.
Jokowi mengatakan tidak akan mentoleransi jika masih ada keluhan dari rakyat terkait layanan publik. "Semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilang. Praktek percaloan dan pungli juga harus hilang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
