Bisnis.com, JAKARTA—Koalisi Peduli (KP) HAM Papua mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghentikan pemusnahan orang Papua terkait dengan makin maraknya kekerasan dan pembunuhan terhadap warga, di antaranya yang terjadi pada 8 September di Paniai terhadap 5 orang pelajar.
Hal itu disampaikan dalam orasi yang digelar sekitar 25 orang yang tergabung dalam koalisi tersebut di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (10/12/2014). Marthen Goo, salah satu koordinator, mengatakan saat ini masih terjadi diskriminasi terhadap orang Papua oleh pemerintah Indonesia.
“Kejahatan kemanusiaan di Papua seakan menempatkan rakyat Papua sebagai binatang yang kapan saja bisa dibantai,” kata Marthen dalam demonstrasi tersebut, Rabu (10/12/2014). “Setiap kekerasan menewaskan rakyat tak berdosa, pelakunya tak pernah diadili atau pun bebas demi hukum.”
Diketahui, terjadi dugaan penembakan terhadap warga Paniai, Papua pada 8 Desember. Kejadian itu mengakibatkan lima pelajar SMA, yang berusia sekitar 17 tahun—18 tahun, tewas di tempat sedangkan sekitar 17 warga lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Marthen mengatakan aparat keamanan justru melakukan tindakan yang brutal dan tidak manusiawi terhadap warga Papua. Koalisi tersebut mendesak agar PBB segera menghentikan pemusnahan, yang dilakukan secara sistematis, terhadap orang Papua terkait dengan maraknya kasus kekerasan di wilayah tersebut.
“PBB segera menghentikan pemusnahan orang Papua dan melakukan investigasi menyeluruh atas kejahatan kemanusiaan,” katanya.
Demonstrasi itu juga dilakukan di tengah-tengah aksi tuntutan buruh dari kawasan Jabodetabek yang mendesak pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla untuk membatalkan peraturan kenaikan harga BBM serta merevisi aturan tentang upah minimum.
Chris Maday, salah satu koordinator KP HAM Papua lainnya, mengatakan pihaknya terus mendesak pemerintah untuk menghentikan kekerasan di Papua.
Pada 2013, Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB meminta pemerintah Indonesia untuk menyelidiki para pihak yang membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai di Papua terkait dengan masih maraknya kekerasan di provinsi tersebut.
Hal itu merupakan salah satu hasil dari 29 rekomendasi yang diberikan oleh Komite HAM PBB terkait dengan penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik oleh Indonesia. Sidang penilaian terhadap konvensi itu dilakukan pada 10-13 Juli di Jenewa, Swiss.(Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
