Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memastikan Partai Demokrat akan bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan pilkada langsung.
Jokowi menyatakan kerja sama tersebut sekaligus menjadi pintu masuk kerja sama lebih permanen antara Demokrat dengan Koalisi Indonesia Hebat pendukung pemerintah.
SBY mengatakan Demokrat siap mendukung pemerintah dalam proses pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU di DPR.
Pemilihan kepala daerah langsung, jelasnya, adalah aspirasi rakyat yang penting bagi keberlanjutan proses pembangunan demokrasi di Indonesia.
“Tadi Pak Jokowi sempat mengangkat permasalahan perppu pilkada langsung, kebetulan kami punya posisi yang sama untuk bersama-sama mengawal perppu itu sehingga insya allah bisa diterima oleh DPR,” kata SBY usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (8/12/2014).
Jokowi yakin anggota Demokrat di DPR akan merealisasikan komitmen yang disampaikan SBY secara lisan tanpa harus ada penandatanganan kesepakatan tertulis.
“Apa yang beliau sampaikan itu saya yakin juga dilaksanakan dalam memberikan dukungan untuk Perppu. Komitmennya [apa] hanya saya dan SBY yang tahu,” katanya.
Presiden mengatakan kerja sama mengawal pilkada langsung adalah pintu masuk kerja sama permanen antara Demokrat dengan pemerintah.
Koalisi yang permanen, jelasnya, baru akan dibahas usai sidang DPR tentang pengesahan Perppu Pilkada menjadi UU yang paling cepat digelar pada Januari 2015.
“Nanti dilihat, Januari dilihat. Dalam hal ini Perppu-nya dulu. Diteruskan bisa saja, kenapa tidak? Paling tidak, menjadi pintu gerbang, pintu masuk,,” kata Presiden.
Hal yang sama juga disampaikan oleh SBY. Presiden ke-6 RI tersebut berharap komitmen terkait perppu pilkada adalah awal dari kerja sama yang semakin baik antara Demokrat dan pemerintah.
“[Saya dan Jokowi] 100% sama, semoga baguslah ke depan, begitu. Yang kita bicarakan itu [perppu pilkada], yang lainnya belakangan menyusul yah,” kata SBY.
Sikap SBY terkait Perppu Pilkada telah disampaikan melalui akun twitter @sbyudhoyono setelah Partai Golkar memutuskan menolak pengesahan Perppu Pilkada dalam munas yang digelar di Bali.
Keputusan itu, menurut SBY, menyalahi kontrak politik Golkar dengan Demokrat yang mendorong Demokrat sepakat mendukung Koalisi Merah Putih dalam proses pemilihan pimpinan DPR.
Komitmen dukungan Demokrat memastikan setengah kursi di DPR akan mendukung pengesahan perppu pilkada menjadi UU.
Hitungan tersebut terdiri dari Nasdem, PKB, PDIP, Demokrat, Hanura yang menguasai 280 kursi di DPR. Pemerintah kemungkinan juga meraih dukungan dari sebagian anggota DPR dari PPP dan Golkar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
