Bisnis.com, JAKARTA — China telah mendeklarasikan kedaulatan atas wilayah terumbu karang tak berpenghuni di Laut Natuna Utara, atau kerap disebut Laut China Selatan, yang memicu eskalasi ketegangan dengan Filipina atas wilayah yang disengketakan tersebut.
Melansir Bloomberg pada Senin (28/4/2025), melalui siaran televisi pemerintah CCTV, Penjaga pantai China "menerapkan kontrol maritim dan menjalankan yurisdiksi kedaulatan" atas Sandy Cay pada pertengahan April 2025.
Ini menandai deklarasi kedaulatan terbaru China di perairan yang disengketakan. China telah lama mengklaim kedaulatan atas wilayah yang luas itu.
Penjaga pantai China mengumpulkan bukti "kegiatan ilegal" oleh personel Filipina dan membersihkan sampah yang tertinggal seperti botol plastik dan tongkat kayu, berdasarkan laporan CCTV.
Filipina telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai Sandy Cay sejak tahun lalu, dengan penjaga pantai China berulang kali mencegat kapal-kapal itu dan memperingatkan mereka untuk pergi, menurut laporan CCTV.
Satuan tugas Laut China Selatan Filipina pada Minggu (27/4/2025) mengatakan personel militer dan penjaga pantai melakukan operasi di Sandy Cay untuk memperkuat "pelaksanaan rutin dan sah kewaspadaan dan yurisdiksi wilayah maritim Manila atas Laut Filipina Barat," istilah yang digunakannya untuk perairan dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Baca Juga
“Klaim pendudukan adalah berita palsu,” kata Asisten Direktur Jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina Jonathan Malaya, merujuk pada laporan bahwa China telah merebut Sandy Cay.
Kementerian Luar Negeri China tidak menanggapi permintaan komentar.
Laporan tersebut muncul saat pasukan dari Filipina dan AS melakukan latihan militer tahunan, yang mencakup persiapan untuk konflik yang terkait dengan Laut Natuna Utara. China menentang latihan perang tersebut, yang menurutnya mengganggu “stabilitas strategis regional.”
Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan telah lama menjadi sumber ketegangan antara China dan Filipina, dengan kedua negara tersebut membuat klaim yang tumpang tindih atas serangkaian terumbu karang dan pulau-pulau kecil di wilayah tersebut.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengambil pendekatan yang relatif tegas terhadap masalah tersebut sejak berkuasa hampir tiga tahun lalu.
