Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, kembali membuat migran di era Joe Biden kembali ketar ketir.
Sejak Januari 2023, lebih dari 900.000 orang diizinkan masuk ke AS setelah menggunakan aplikasi CBP One untuk menjadwalkan janji temu dengan petugas imigrasi dan mengajukan suaka.
Sebagaimana diketahui, aplikasi ini digagas oleh Presiden AS sebelumnya, Joe Biden.
Dengan menggunakan aplikasi ini, mereka umumnya diizinkan tinggal selama dua tahun dengan otorisasi untuk bekerja di bawah wewenang presiden yang disebut pembebasan bersyarat sambil menunggu kasus mereka disidangkan.
Selain itu, mereka juga secara umum diizinkan untuk tinggal di AS selama dua tahun dan diberikan "pembebasan bersyarat" dari undang-undang imigrasi untuk bekerja di negara tersebut secara legal.
Namun di era Donald Trump, banyak dari mereka yang diberitahu bahwa pembebasan bersyarat mereka dicabut dan mereka dapat dituntut jika tetap tinggal di AS.
Baca Juga
"Pembatalan pembebasan bersyarat ini merupakan janji yang ditepati kepada rakyat Amerika untuk mengamankan perbatasan dan melindungi keamanan nasional," kata unit urusan media Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam menanggapi pertanyaan.
Pihak berwenang mengonfirmasi pemberitahuan penghentian telah dikirimkan kepada penerima manfaat CBP One tetapi tidak menyebutkan berapa jumlahnya.
Mereka yang menerima pemberitahuan didesak untuk melakukan deportasi mandiri secara sukarela menggunakan aplikasi yang sama yang mereka gunakan, yang telah berganti nama menjadi CBP Home.
"Sudah saatnya bagi Anda untuk meninggalkan Amerika Serikat," tulis Departemen Keamanan Dalam Negeri kepada sebuah keluarga Honduras yang memasuki AS pada akhir tahun lalu. Associated Press meninjau email yang diterima pada hari Minggu.
Tentang Aplikasi CBP One
CBP One merupakan landasan strategi pemerintahan Biden untuk menciptakan dan memperluas jalur legal untuk memasuki Amerika Serikat dalam upaya untuk mencegah penyeberangan perbatasan ilegal.
Pada akhir Desember, 936.500 orang telah diizinkan masuk dengan janji temu CBP One di perbatasan dengan Meksiko.
Donald Trump mengakhiri CBP One untuk pendatang baru pada hari pertamanya menjabat, membuat ribuan orang di Meksiko yang memiliki janji temu terlantar hingga awal Februari 2025.
Trump juga telah mengakhiri dan mencabut status sementara bagi banyak orang yang diuntungkan oleh kebijakan Joe Biden.
Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan pada hari Senin bahwa penggunaan wewenang pembebasan bersyarat oleh Biden – lebih dari presiden mana pun sejak dibentuk pada tahun 1952 – “semakin memicu krisis perbatasan terburuk dalam sejarah AS”.
Departemen Keamanan Dalam Negeri bulan lalu mengatakan bahwa mereka mencabut bentuk pembebasan bersyarat lain bagi 532.000 orang dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang terbang ke negara itu dengan biaya sendiri dengan sponsor finansial.
Pembebasan bersyarat ini akan berakhir pada tanggal 24 April.
Pemerintahan Trump juga telah mengumumkan berakhirnya status perlindungan sementara (TPS) bagi 600.000 warga Venezuela dan sekitar 500.000 warga Haiti.
Padahal hakim federal menangguhkannya untuk sementara, termasuk bagi sekitar 350.000 warga Venezuela yang telah dijadwalkan akan kehilangan TPS pada hari Senin.
TPS diberikan dalam jangka waktu 18 bulan kepada orang-orang yang sudah berada di AS yang negaranya dianggap tidak aman untuk dipulangkan karena bencana alam atau pertikaian sipil.
