Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) menghormati sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak berkoalisi, tetapi tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Perlu diketahui, sikap PDIP ini muncul dari pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kala merespons soal pertemuan Prabowo dan Megawati di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.
“Kami menghormati sikap politik Bu Mega,” tutur Sekjen Golkar, Sarmuji kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Kamis (10/4/2025).
Menurut Sarmuji, memberikan kontribusi pada Tanah Air tetap bisa dilakukan meski tidak berkoalisi dalam pemerintahan, karena setiap partai memiliki cara tersendirinya.
“Tidak berkoalisi dalam pemerintahan tetap bisa berkontribusi melalui jalan lain seperti memberi konsepsi banding atas jalan yang ditempuh pemerintah,” jelasnya.
Senada, Sekjen Demokrat Herman Khaeron juga menghormati keputusan dari PDIP. Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi, dirinya mengaku sikap PDIP tidak membuat pihaknya bingung.
Baca Juga
“Saya kira tidak membingungkan, itulah standing politiknya, tentu menjadi keputusan partai bersangkutan. Tetapi terkait koalisi sepenuhnya menjadi otoritas Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi,” terangnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Sebelumnya, Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).
Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.
“Pada prinsipnya Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” urainya.
