Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya hingga percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar atau Ara menjelaskan bahwa Kepala Negara meminta agar sejumlah kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara masif hingga ke daerah-daerah.
Prabowo, kata Ara, meminta supaya hal-hal yang kebijakan yang prorakyat yang dari tadinya bayar menjadi gratis, seperti BPHTB tadinya 5 persen menjadi 0 persen. Kemudian juga retribusi PBG (persetujuan bangunan gedung) dari membayar menjadi 0, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025.
“Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR [masyarakat berpenghasilan rendah],” ujarnya dalam keterangan persnya usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan
Dalam kesempatan tersebut, Ara juga melaporkan progres penyelesaian Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower di kawasan tersebut—tower 8, 9, dan 10—telah rampung dan siap diserahterimakan.
Baca Juga
“Sudah selesai, sudah siap diserah terimakan. Nanti ada yang menghuni, ada bagi masyarakat dan juga bagi ASN, nanti yang mendistribusikannya adalah Mensesneg,” terangnya.
Selain itu, Maruarar juga memaparkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130.000 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.
Namun, dia melanjutkan bahwa Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.
“Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas, yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat,” ucap Maruarar.
