Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Raja Juli Antoni, bergabung di Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Hal itu terungkap usai beredarnya salinan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Penetapan itu sejalan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.
Berdasarkan beleid dari Kepmen yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Januari 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.
Adapun, kader PSI yang masuk dalam kepengurusan tersebut mulai dari Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Tak hanya itu terdapat nama lainnya, seperti Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Baca Juga
Nantinya, setiap pengurus akan mendapat honor untuk setiap tingkatan. Misalnya, penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta setiap bulan, anggota bidang Rp20 juta setiap bulan, dan staf Rp8 juta per bulannya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pun mengonfirmasi dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujarnya melalui rilis Kementerian Kehutanan, Kamis (6/3/2025).
Berikut daftar rincian honor bulanan bagi anggota FOLU Net Sink 2030
1. Penanggung jawab atau pengarah: Rp 50 juta
2. Wakil Penanggung jawab atau pengarah: Rp 40 juta
3. Dewan Penasihat Ahli: Rp 25 juta
4. Ketua Pelaksana: Rp 30 juta
5. Ketua Harian I: Rp 30 juta
6. Ketua Harian II: Rp 30 juta
7. Sekretaris atau Koordinator Sekretariat: Rp 30 juta
8. Ketua Bidang: Rp 30 juta
9. Anggota: Rp 20 juta
10. Staf Kesekretariatan Bidang: Rp 8 juta
Sumber: SK Menteri Kehutanan No 32/2025, diolah
