Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Curhat Susah Efisiensi Anggaran, Singgung Studi Banding ke Luar Negeri

Presiden Prabowo mengatakan dirinya saat ini berupaya efisiensi anggaran dan merealokasikan dana untuk program-program yang lebih penting.
Layar menampilkan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara penutupan Kongres ke-VI Demokrat, di Ritz Carlton, Jakarta , Selasa (25/2/2025)./Bisnis-Akbar Evandio
Layar menampilkan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara penutupan Kongres ke-VI Demokrat, di Ritz Carlton, Jakarta , Selasa (25/2/2025)./Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan tantangan pemerintahannya dalam melakukan efisiensi atau penghematan anggaran.

Dalam pidato di Kongres VI Demokrat di Jakarta pada Selasa (25/2/2025) malam, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia saat ini berupaya efisiensi dan merealokasikan dana untuk program-program yang lebih penting. 

"Inilah bernegara, ada kekurangan, tapi kita punya potensi yang kuat. Kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat, itu baik, untuk dipakai di bidang yang lebih penting,” katanya dalam forum itu.

Namun, kata Prabowo, efisiensi itu nyatanya tidak mudah dilakukan karena terdapat orang-orang yang sudah nyaman dan tidak ingin terganggu dengan pengalihan dana tersebut. 

Dia mengatakan salah satu efisiensi yang dilakukan, yakni memangkas studi banding ke luar negeri. Menurutnya, luar negeri itu "begitu-begitu saja" dan lebih penting fokus untuk kesejahteraan rakyat.

“Memang kadang-kadang sulit, orang yang sudah nyaman. Banyak pergi studi [banding] ke luar negeri, saya paham. Rakyat masih butuh kami selesaikan dulu berapa tahun, tingkatkan kesejahteraan. Rakyat kuat, sejahtera, anggaran cukup. Saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur," tegas Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemerintah batal melakukan studi banding pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke sejumlah negara.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pembatalan studi banding itu dilakukan lantaran adanya efisiensi anggaran kementerian yang baru-baru ini dilakukan. 

''Iya, kayaknya ditangguhkan dulu [proses studi bandingnya] karena ada efisiensi,'' jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jumat (21/2/2025).

Namun demikian, Diana memastikan bahwa proses pendalaman desain untuk Kawasan Legislatif dan Kawasan Yudikatif itu bakal tetap dijalankan melalui skema studi lainnya. 

Wamen PU itu menegaskan, keputusan penundaan melakukan studi banding itu dilakukan sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto.

''Alhamdulillah, kita sudah mengikuti arahan-arahan Presiden dan mudah-mudahan kita bisa maju lagi, tapi sedikit perbaikan-perbaikan lagi lah nanti,'' tegasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kabar terbaru mengenai rencana pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Dody menjelaskan, dalam rapat terbarunya Presiden Prabowo meminta agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan studi banding ke negara timur untuk merumuskan desain kawasan tersebut.   

“Rapat terakhir [terkait pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif] dengan Pak Prabowo mengatakan diminta studi banding ke seingat saya tiga negara deh. Mesir, Turki dan India,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper