Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar telah menerima Rp915 miliar dalam kasus dugaan pemufakatan jahat suap dan gratifikasi selam 2010-2022.
Jaksa mengatakan Zarof telah memiliki jabatan strategis di MA sejak 2006. Misalnya, sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA periode 2006-2014.
Kemudian, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA periode 2014-2017 dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA 2017-2022.
Dalam periode sekitar 10 tahun itu, Zarof didakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp915 miliar dan emas logam mulia sebesar 51 kg dari pihak yang berperkara.
"[Menerima] Rp915 miliar dan emas logam mulia sebanyak kurang lebih 51 kg dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan Pengadilan baik di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali," ujar JPU di PN Tipikor, Senin (10/2/2025).
JPU juga menilai atas perjalanan kariernya di MA, telah membuat Zarof memiliki koneksi atau hubungan di kalangannya hakim baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.
Baca Juga
Adapun, Zarof selaku penyelenggara negara juga disebut tidak pernah melaporkan harta Rp915 miliar dan emas 51 kg itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Atas penerimaan keseluruhan uang dan emas tersebut terdakwa juga tidak melaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari setelah penerimaan," pungkas JPU.
Atas perbuatannya itu, Zarof didakwa telah melanggar Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
.jpg?w=300&h=221)
