Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengaku telah meminta kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar segera mendorong penegakan hukum yang ada di Malaysia dapat dibuka transparansinya.
“Jadi terang benderang lah proses ini sehingga jauh lebih baik. Ada 1 orang meninggal. 4 orang dirawat di RS yang berbeda. Kami pun juga langsung bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi,” katanya kepada wartawan di Hotel Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).
Penyebabnya, dia menekankan bahwa pemerintah belum dapat melakukan kontak langsung dengan korban penembakan yang terjadi di Malaysia.
Baca Juga
Dia mengaku belum diperbolehkan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), untuk melakukan komunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakkan yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025) lalu.
“Kami baru bisa boleh diakses itu pada Rabu [mendatang]. Kemenlu baru dibukakan akses. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam ini dalam melindungi mereka [WNI],” pungkas Karding.
