Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Bahas Isu Subsidi BBM

Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta (23/10/2024). - Humas Setkab/Rahmat.
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta (23/10/2024). - Humas Setkab/Rahmat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan membahas isu-isu tertentu di Sidang Kabinet Paripurna tersebut.

Saat ditanyakan mengenai subsidi BBM juga menjadi pembahasan, mantan Ketua Umum partai Golkar itu tak menjawab secara lugas. Namun, ada potensi isu itu turut dibahas.

“Nanti ada SKP (Sidang Kabinet Paripurna). [untuk subsidi BBM bakal dibahas] Nanti kita lihat ya, makasih,” tandas Airlangga.

Menurut catatan Bisnis, ikhwal subsidi BBM kian mengencang usai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membocorkan kriteria dan syarat penerima subsidi BBM yang bakal diubah menjadi berbentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Hal ini seiring skema penyaluran BBM subsidi baru akan dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara.

Menurut Bahlil, khusus penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia.

Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data," kata Bhalil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper