Bisnis.com, JAKARTA — Dua minggu lagi atau pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto bakal dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Prabowo dipastikan bakal menggandeng hampir seluruh partai politik atau fraksi di DPR untuk masuk ke dalam kabinetnya.
Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Prabowo seperti diberikan 'cek kosong' oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatur jumlah menteri, badan, bahkan komisi di DPR RI.
Sekadar informasi, amandemen Undang-undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan komposisi menteri tanpa harus berpatokan kepada jumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya.
"Jumlah keseluruhan kementerian dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," demikian bunyi klausul terbaru dalam amandemen UU Kementerian Negara.
Meski demikian, tidak ada informasi yang spesifik mengenai berapa kursi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto. Ada informasi yang menyebut di angka 44 kementerian, ada pula yang mengungkap bahwa kursi menteri yang disiapkan lebih dari 44 atau justru kurang.
Kalau melihat komposisi koalisi yang mengusung pada Pilpres 2024, Prabowo setidaknya harus mengakomodir kepentingan konstituen partai pengusungnya yang berjumlah 11 partai politik. Kesebelas partai itu terdiri atas 4 partai parlemen (Gerindra, Golkar Demokrat, PAN), 4 partai non parlemen (PSI, Gelora, Garuda, PBB), serta 3 partai pendukung (Berkarya, PRIMA, Partai Aceh).
Baca Juga
Jumlah itu belum menghitung partai-partai politik yang bergabung pasca Pilpres 2024 sebanyak 6 partai yakni tiga partai parlemen (PKS, Nasdem, PKB), tiga partai non parlemen (PPP, Perindo, Buruh).
Prabowo juga harus menyiapkan 'kursi tambahan' jika PDIP akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintah. Namun, sinyal masuknya PDIP ke koalisi kian santer jelang pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mungkin terealisasi dalam waktu dekat.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengungkap bahwa keputusan tentang masuknya nama Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Olly Dondokambey sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto menunggu restu dari Megawati.
Seperti diketahui, sejumlah elite PDIP dan Gerindra tengah mengupayakan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Selain bertujuan untuk meredakan tensi politik pasca Pilpres 2024, pertemuan antara kedua tokoh tersebut, kemungkinan terjadi di tengah isu merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo.
“Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum. Tiga nama itu, baik pak Budi Gunawan, baik pak Azwar Anas, baik bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).
Said juga menambahkan, sampai sejauh ini masih belum ada pembicaraan terkait tiga nama tersebut dalam kabinet Prabowo-Gibran di internal partai PDIP.
Dengan demikian, masih belum ada instruksi dari Ketum partai mengenai kabinet. Namun, semua pihak internal partai tetap menunggu apapun perintah yang disampaikan Ketum.
“Belum sama sekali, baik Pak BG, baik Pak Olly, Pak Anas tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketum, kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum,” tutur Ketua Banggar periode 2019-2024 itu.
Bukan cuma PDIP yang berharap dapat 'jatah menteri'. Partai pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sudah menyiapkan ancang-ancang jelang pengumuman susunan kabinet.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio berharap pihaknya bisa mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini diungkapkan dia karena dirinya merasa PAN sudah setia bersama Prabowo selama tiga periode atau lebih tepatnya 15 tahun. Dengan demikian, dirinya berharap PAN bisa mendapatkan jatah kursi yang lebih banyak daripada periode sebelumnya.
“Kalau kita sih maunya sebanyak banyaknya lah. Kan karena kita udah 15 tahun dengan beliau dan kita sudah banyak menemani Bapak Prabowo dari 3 periode sebelumnya,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).
Eko menambahkan, harapan tersebut didasarkan karena jerih payah yang telah dilakukan PAN selama bersama dan menemani Prabowo.
“Jadi buat saya kalau ditanya maunya semana [jumlah menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran], ya tentunya PAN berharap mendapatkan yang signifikan dengan hasil jerih payah yang kita lakukan terhadap Bapak Prabowo,” tambah Anggota DPR yang baru saja dilantik pada Selasa lalu.
Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar) Muhammad Sarmuji ikut bicara perihal kabar Meutya Hafid yang masuk dalam daftar usulan menteri kabinet Prabowo Subianto. Adapun, Meutya Hafid yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I periode 2019-2024 itu diisukan akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Sarmuji membenarkan nama Meutya masuk dalam daftar usulan Golkar untuk menjadi menteri. Namun, posisinya akan ditentukan oleh hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Yang jelas Bu Meutya dimasukkan dalam daftar usulan, tapi posisinya seperti apa nanti Presiden terpilih [Prabowo] yang menentukan,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).
Penambahan Jumlah Fraksi DPR RI
Said Abdullah mengatakan wacana penambahan jumlah komisi DPR periode 2024-2029 menjadi 13 sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik.
Said melanjutkan, memang sampai saat ini komisi DPR sedang disiapkan menjadi 13, tetapi nomenklatur dari setiap komisi serta mitranya akan ditentukan setelah presiden terpilih menetapkan nomenklatur kementerian.
“Memang 13 komisi. 13 komisi Insya Allah kawan-kawan fraksi sudah firm,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).
Lebih lanjut, ketika ditanyai perihal pembidangan dalam komisi DPR, Said menjelaskan pembidangan harus menyesuaikan kementerian yang ada. Harus kementeriannya dulu yang ada.
“Bidangnya kan mesti menyesuaikan. Kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu,” jelas dia.
Nantinya, ujar Said, pada 13-15 Oktober akan diadakan rapat dengan fraksi-fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. Tanggal tersebut dipilih karena harapannya saat presiden telah dilantik, semua komisi sudah siap.
Adapun, rapat ini akan membahas dan menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja, sehingga rapatnya bukan lagi soal penambahan komisi karena Said menegaskan penambahan komisi DPR sudah disepakati.
“Insya Allah tanggal 13, 14, 15 kami akan rapat dengan fraksi-fraksi dipimpin oleh pimpinan DPR, supaya begitu presiden terpilih, di DPR sudah siap semua komisi. Kalau penambahannya sudah disepakati,” tegas Ketua Banggar pada periode 2019-2024 itu.
Di sisi lain, Said enggan berbicara lebih jauh perihal kementerian yang rencananya akan dipecah karena itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dirinya memastikan bahwa dari sisi APBN, sudah disiapkan anggaran cadangan.
“Kami no comment karena itu hak prerogatif presiden. Monggo mana yang terbaik bagi Presiden. Karena dari sisi APBN sudah kami siapkan anggarannya di cadangan. Undang-
undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan presiden terpilih mau 40, mau 45, mau 48 monggo [terserah] presiden. Tinggal efektivitasnya kita hitung,” tutur dia.
