Arsjad Rasjid Vs Anindya Bakrie Berebut Kursi Ketum Kadin, Siapa Disetujui Jokowi?

Bisnis.com, JAKARTA -- Posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin terancam setelah kubu Anindya Bakrie menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub Sabtu kemarin.

Arsjad dan Anindya adalah rival yang saling berkompetisi untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Kadin pada Musyawarah Nasional tahun 2021 lalu. Kedua tokoh pengusaha tersebut juga berbeda arah dukungan politik pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu.

Arsjad diketahui berada di kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia bahkan menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional alias TPN Ganjar-Mahfud. Di sisi lain, Anindya tercatat sebagai salah satu pengusaha yang hadir dalam Konsolidasi Nasional 20.000 Pengusaha dan Pekerja untuk Prabowo-Gibran Menangkan Satu Putaran". 

Seperti diketahui, Ganjar-Mahfud kalah. Mereka hanya memperoleh suara sekitar 16%. Sebaliknya, Prabowo-Gibran menang dalam kontestasi politik tersebut. Mereka memperoleh suara sekitar 58%. Prabowo-Gibran rencananya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.

Pasca Pilpres 2024, arah politik memang berubah. Sejumlah lembaga baik itu partai politik maupun organisasi profesi digoyang isu suksesi. Sebelum Kadin, ada Golkar yang secara tiba-tiba memajukan jadwal Musyawarah Nasional alias Munas.

Munas Golkar menunjuk secara aklamasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum yang baru. Bahlil menggantikan posisi Airlangga Hartarto yang juga secara tiba-tiba mengundurkan diri. 

Setali tiga uang dengan Golkar, PKB juga diancam bayang-bayang suksesi setelah kubu yang didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias PBNU mulai ancang-ancang menggelar muktamar tandingan PKB. Isu muktamar tandingan muncul pasca PKB kembali memilih Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum dalam Muktamar Bali.

Belum usai isu muktamar tandingan PKB, muncul upaya untuk menggelar Muktamar Luar Biasa PBNU. Isu Muktamar Luar Biasa PBNU mencuat di tengah panas dingin hubungan Cak Imin dengan elite PBNU antara lain Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Gus Ipul telah diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Jokowi.

Menariknya, isu munaslub tidak hanya menerpa partai politik. Organisasi profesi sekelas Kadin tidak luput dari gelombang munaslub pasca Pilpres 2024. Munaslub Kadin berupaya mendongkel Arsjad Rasjid dan memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.  

Tak tanggung-tanggung, sehari berselang, kubu Anindya Bakrie langsung mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Menkumham Supratman Andi Agtas dalam sebuah sarasehan.

Supratman merepresentasikan posisi pemerintah. Sebaliknya, kubu Arsjad Rasjid bahkan tidak bisa memasuki kantor Kadin saat akan menggelar konferensi pers.

Supratman bahkan mengaku sedang mempercepat penyusunan Keputusan Presiden alias Keppres pengesahan kepengurusan Kadin versi Munaslub Jakarta yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umun. Setelah proses harmonisasi selesai, draf Keppres itu segera dikirim ke meja Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," kata Politikus Gerindra tersebut.

Kadin Hanya Satu  

Adapun Anindya Bakrie menolak tudingan telah melakukan kudeta terhadap Arsjad Rasjid melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024.

Anindya Bakrie mengatakan bahwa Munaslub Kadin tersebut dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. 

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegakan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029. 

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Anindya mengatakan sejalan dengan Pemerintahan baru pada Oktober mendatang, Kadin memikirkan bagaimana dapat mensukseskan program serta melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Dia berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bisa sukses mencapai target Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) bahkan lebih. 

“Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar, dan ingat bahwa KADIN itu dua hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah,” katanya. 

Arsjad Ambil Tindakan Hukum

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengaku akan mengambil tindakan hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menghasilkan Ketum Kadin Indonesia yang baru yaitu Anindya Bakrie. Arsjad menuturkan Munaslub 2024 tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. 

Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal. "Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024). 

Dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan investigasi dan pengkajian atas pelangggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan ini akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Tak hanya itu, dia juga tak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha. 

"Kami memohon dukungan pemerintah sbg pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya. 

Lebih lanjut, Arsjad bercerita bahwa semula pihaknya berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk. 

"Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada kadin indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi," ujarnya.